Sumber: Xinhua | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian pada konferensi pers mengumumkan, China menjatuhkan sanksi terhadap 11 pejabat AS dengan catatan mengerikan tentang urusan Hong Kong.
Zhao membuat pengumuman itu pada Senin (10/8/2020), sebagai tanggapan atas sanksi yang diberikan oleh pemerintah AS terhadap 11 pejabat pemerintah pusat China dan pemerintah Daerah Administratif Khusus (HKSAR) Hong Kong.
Melansir Xinhua, menurut Zhao, keputusan China bermula dari kesalahan pihak AS. Sanksi, berlaku mulai Senin, berlaku untuk pejabat AS, termasuk Senator Marco Rubio, Ted Cruz, Josh Hawley, Tom Cotton dan Pat Toomey, Perwakilan Chris Smith, dan Carl Gershman (Presiden National Endowment for Democracy), Derek Mitchell (Presiden Institut Demokratik Nasional), Daniel Twining (Presiden Institut Republik Internasional), Kenneth Roth (Executive Director of Human Rights Watch), dan Michael J. Abramowitz (President of Freedom House).
Baca Juga: 7 kekuatan rahasia Taiwan yang bisa jadi modal kalahkan China jika meletus perang
Zhao menegaskan bahwa China dengan tegas menolak dan mengutuk apa yang disebut sanksi pemerintah AS terhadap pejabat China. Dalam kesempatan yang sama, dia menekankan bahwa perilaku AS secara terbuka mencampuri urusan Hong Kong, secara terang-terangan mencampuri urusan dalam negeri China, dan dengan berat melanggar hukum internasional dan norma dasar yang mengatur hubungan internasional.
"Sejak kembalinya Hong Kong ke tanah air China, praktik "satu negara, dua sistem" telah terbukti sukses besar," kata Zhao. Tak hanya itu, lanjutnya, penduduk Hong Kong menikmati demokrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya serta hak dan kebebasan sesuai dengan hukum.
Baca Juga: Begini respons China saat AS menyatakan memberikan dukungan kuat ke Taiwan
"Ini adalah fakta obyektif yang tidak akan disangkal oleh orang yang tidak bias," kata Zhao.
Dia menguraikan, ada risiko dan tantangan baru dalam penerapan "satu negara, dua sistem". Yang paling menonjol adalah meningkatnya risiko keamanan nasional.
"Ketika keamanan nasional di Hong Kong dirusak dan dihadapkan pada ancaman nyata dan pemerintah HKSAR mengalami kesulitan dalam menyelesaikan undang-undang keamanan nasional sendiri, Pemerintah Pusat mengambil langkah-langkah tegas untuk menetapkan dan meningkatkan di tingkat negara bagian sistem hukum dan mekanisme penegakan untuk pengamanan keamanan nasional di Hong Kong," paparnya seperti yang dikutip Xinhua.
Baca Juga: Militer China bersiap menghadapi pertempuran sengit dengan AS di Laut China Selatan
Dia mengatakan Hong Kong adalah bagian dari China dan urusannya sepenuhnya merupakan urusan internal China yang tidak memungkinkan adanya campur tangan asing. "Kami mendesak pihak AS untuk memahami situasinya, memperbaiki kesalahannya, dan segera berhenti ikut campur dalam urusan Hong Kong dan internal China."
Menanggapi pernyataan bersama di Hong Kong oleh menteri luar negeri Five Eyes, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia dan Selandia Baru, pada hari Minggu, di mana mereka mendesak Hong Kong untuk mengadakan pemilihan legislatif secepatnya, Zhao mengatakan China sangat menyesalkan dan menolaknya.
Baca Juga: Taipan media Hong Kong Jimmy Lai ditangkap di bawah UU Keamanan Nasional
"Itu adalah bukti lain dari campur tangan mereka dalam urusan dalam negeri China dan pemilihan Dewan Legislatif Hong Kong. China telah membuat pernyataan tegas dengan negara-negara terkait," kata Zhao.
