kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   -10.000   -0,51%
  • USD/IDR 16.830   0,00   0,00%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

Tiongkok Eksekusi Mati Koruptor dengan Nilai Korupsi Terbesar dalam Sejarah China


Kamis, 19 Desember 2024 / 05:37 WIB
Tiongkok Eksekusi Mati Koruptor dengan Nilai Korupsi Terbesar dalam Sejarah China
ILUSTRASI. Pemerintah China telah mengeksekusi seorang pejabat daerah Partai Komunis atas kasus korupsi senilai 3 miliar yuan.


Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

“Seiring dengan berubahnya situasi dan tugas yang dihadapi partai, pasti akan ada berbagai macam konflik dan masalah di dalam partai,” katanya.

“Kita harus berani untuk mengarahkan pisau ke dalam dan menghilangkan dampak negatifnya tepat waktu untuk memastikan bahwa partai selalu penuh semangat dan vitalitas,” jelas Xi.

Meskipun ia berupaya menyingkirkan pejabat yang korup, Partai Komunitas tetap dirundung korupsi, khususnya angkatan pertahanan.

Partai telah memecat dua mantan menteri pertahanan dalam dua tahun terakhir karena tuduhan korupsi menimbulkan kekhawatiran atas kesiapan militer untuk berperang.

Dalam kasus terbaru, kementerian pertahanan mengungkapkan bahwa Laksamana Miao Hua, seorang loyalis lama Xi yang pernah bertugas di Komisi Militer Pusat, badan komando militer tertinggi negara itu, sedang diselidiki atas "pelanggaran disiplin yang serius".

Jenderal Li Shangfu, yang menjabat sebagai menteri pertahanan pada tahun 2023, dicopot setelah tujuh bulan menjabat karena diduga menerima suap sebagai imbalan atas pemberian bantuan yang melanggar disiplin militer dan partai.

Tonton: Xi Jinping Ogah Hadiri Undangan Pelantikan Bersejarah dari Donald Trump

Wei Fenghe menjabat sebagai menteri pertahanan selama lima tahun sebelum itu, hingga ia diselidiki karena "melanggar disiplin politik dan organisasi secara serius dengan membantu orang lain memperoleh keuntungan yang tidak pantas dalam pengaturan personel".

Menurut data dari Komisi Pusat Inspeksi Disiplin partai, tahun lalu, sekitar 610.000 pejabat partai dihukum karena melanggar disiplin partai, 49 di antaranya adalah pejabat di atas wakil menteri atau gubernur.



TERBARU

[X]
×