kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.505.000   -15.000   -0,99%
  • USD/IDR 16.274   -179,00   -1,11%
  • IDX 6.966   -142,38   -2,00%
  • KOMPAS100 1.039   -25,10   -2,36%
  • LQ45 815   -18,47   -2,21%
  • ISSI 212   -4,02   -1,86%
  • IDX30 417   -9,65   -2,26%
  • IDXHIDIV20 502   -11,15   -2,17%
  • IDX80 118   -2,81   -2,32%
  • IDXV30 125   -2,36   -1,86%
  • IDXQ30 139   -2,96   -2,09%

Tiongkok Eksekusi Mati Koruptor dengan Nilai Korupsi Terbesar dalam Sejarah China


Kamis, 19 Desember 2024 / 05:37 WIB
Tiongkok Eksekusi Mati Koruptor dengan Nilai Korupsi Terbesar dalam Sejarah China
ILUSTRASI. Pemerintah China telah mengeksekusi seorang pejabat daerah Partai Komunis atas kasus korupsi senilai 3 miliar yuan.


Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

“Seiring dengan berubahnya situasi dan tugas yang dihadapi partai, pasti akan ada berbagai macam konflik dan masalah di dalam partai,” katanya.

“Kita harus berani untuk mengarahkan pisau ke dalam dan menghilangkan dampak negatifnya tepat waktu untuk memastikan bahwa partai selalu penuh semangat dan vitalitas,” jelas Xi.

Meskipun ia berupaya menyingkirkan pejabat yang korup, Partai Komunitas tetap dirundung korupsi, khususnya angkatan pertahanan.

Partai telah memecat dua mantan menteri pertahanan dalam dua tahun terakhir karena tuduhan korupsi menimbulkan kekhawatiran atas kesiapan militer untuk berperang.

Dalam kasus terbaru, kementerian pertahanan mengungkapkan bahwa Laksamana Miao Hua, seorang loyalis lama Xi yang pernah bertugas di Komisi Militer Pusat, badan komando militer tertinggi negara itu, sedang diselidiki atas "pelanggaran disiplin yang serius".

Jenderal Li Shangfu, yang menjabat sebagai menteri pertahanan pada tahun 2023, dicopot setelah tujuh bulan menjabat karena diduga menerima suap sebagai imbalan atas pemberian bantuan yang melanggar disiplin militer dan partai.

Tonton: Xi Jinping Ogah Hadiri Undangan Pelantikan Bersejarah dari Donald Trump

Wei Fenghe menjabat sebagai menteri pertahanan selama lima tahun sebelum itu, hingga ia diselidiki karena "melanggar disiplin politik dan organisasi secara serius dengan membantu orang lain memperoleh keuntungan yang tidak pantas dalam pengaturan personel".

Menurut data dari Komisi Pusat Inspeksi Disiplin partai, tahun lalu, sekitar 610.000 pejabat partai dihukum karena melanggar disiplin partai, 49 di antaranya adalah pejabat di atas wakil menteri atau gubernur.

Selanjutnya: Bunga Pinjol Di P2P Berizin Akan Turun Mulai 2025, Berlaku Di Perusahaan Legal

Menarik Dibaca: Promo Blu, Dapatkan Cashback 50% Jajan di Kopi Kenangan



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×