Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Pemerintah China telah mengeksekusi seorang pejabat daerah Partai Komunis atas kasus korupsi senilai 3 miliar yuan (US$ 412 juta) atau setara dengan Rp 6,6 triliun.
Angka ini merupakan jumlah terbesar dalam kasus korupsi di sepanjang sejarah China.
Xi, yang telah berkuasa selama lebih dari satu dekade, telah meluncurkan tindakan keras terhadap korupsi yang melibatkan anggota partai yang gagal menerapkan kebijakan pemerintah sesuai dengan hukum.
Mereka termasuk "harimau" berpangkat tinggi dan "lalat" hina.
Mengutip The Independent yang melansir Xinhua, Li Jianping, mantan kepala partai dari zona pengembangan ekonomi di kota Hohhot, Mongolia Dalam, dieksekusi pada hari Selasa setelah pertemuan terakhirnya dengan keluarganya.
Pria berusia 64 tahun itu menerima hukuman mati pada bulan September 2022 dalam salah satu kasus korupsi paling terkenal di negara itu karena menggelapkan uang, menerima suap, menyalahgunakan dana, dan bekerja dengan sindikat kriminal.
Baca Juga: Xi Jinping Kunjungi Makau untuk Peringati 25 Tahun Kembali ke China
Li mengajukan banding atas hukumannya tetapi kalah pada bulan Agustus dan hukuman mati kemudian disetujui oleh Mahkamah Rakyat Agung di Mongolia.
Pengadilan memutuskan bahwa kejahatan Li sangat berat karena jumlah uang yang digelapkan dan diterimanya sebagai suap sangat besar dan bahwa sifat pelanggaran tersebut memiliki dampak sosial negatif yang luas.
Ini adalah salah satu kasus langka pejabat Tiongkok yang dieksekusi atas tuduhan korupsi.
Mereka yang dijatuhi hukuman mati biasanya diberi penangguhan hukuman dua tahun dan hukuman mereka kemudian diringankan menjadi penjara seumur hidup karena berperilaku baik.
Eksekusi dilakukan pada hari yang sama dengan pidato Xi yang mendesak pejabat partai untuk "mengarahkan pisau ke dalam" untuk membasmi masalah disiplin, termasuk korupsi.
Pidato yang disampaikan oleh Xi dalam pertemuan besar dengan pengawas antikorupsi partai pada tanggal 8 Januari baru dirilis pada hari Selasa. Pidato tersebut belum pernah diungkapkan sebelumnya.
Baca Juga: Misteri Penampakan Ribuan Drone di Langit Amerika, Warga AS Cemas
“Seiring dengan berubahnya situasi dan tugas yang dihadapi partai, pasti akan ada berbagai macam konflik dan masalah di dalam partai,” katanya.
“Kita harus berani untuk mengarahkan pisau ke dalam dan menghilangkan dampak negatifnya tepat waktu untuk memastikan bahwa partai selalu penuh semangat dan vitalitas,” jelas Xi.
Meskipun ia berupaya menyingkirkan pejabat yang korup, Partai Komunitas tetap dirundung korupsi, khususnya angkatan pertahanan.
Partai telah memecat dua mantan menteri pertahanan dalam dua tahun terakhir karena tuduhan korupsi menimbulkan kekhawatiran atas kesiapan militer untuk berperang.
Dalam kasus terbaru, kementerian pertahanan mengungkapkan bahwa Laksamana Miao Hua, seorang loyalis lama Xi yang pernah bertugas di Komisi Militer Pusat, badan komando militer tertinggi negara itu, sedang diselidiki atas "pelanggaran disiplin yang serius".
Jenderal Li Shangfu, yang menjabat sebagai menteri pertahanan pada tahun 2023, dicopot setelah tujuh bulan menjabat karena diduga menerima suap sebagai imbalan atas pemberian bantuan yang melanggar disiplin militer dan partai.
Tonton: Xi Jinping Ogah Hadiri Undangan Pelantikan Bersejarah dari Donald Trump
Wei Fenghe menjabat sebagai menteri pertahanan selama lima tahun sebelum itu, hingga ia diselidiki karena "melanggar disiplin politik dan organisasi secara serius dengan membantu orang lain memperoleh keuntungan yang tidak pantas dalam pengaturan personel".
Menurut data dari Komisi Pusat Inspeksi Disiplin partai, tahun lalu, sekitar 610.000 pejabat partai dihukum karena melanggar disiplin partai, 49 di antaranya adalah pejabat di atas wakil menteri atau gubernur.
