Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada hari Senin bahwa Filipina telah mengingkari janjinya untuk menarik kapal tersebut, dan melanggar komitmen yang telah dibuat oleh pihak Tiongkok dalam banyak kesempatan.
Filipina telah berulang kali membantah membuat komitmen tersebut dan mengatakan pihaknya tidak akan meninggalkan posisinya di Second Thomas Shoal.
China telah mengerahkan ratusan kapal penjaga pantai di seluruh Laut China Selatan untuk berpatroli di wilayah yang dianggap sebagai perairannya, meskipun ada keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016 dalam kasus yang diajukan oleh Manila yang menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional. China menolak mengakui hasil tersebut.
Para kepala keamanan Filipina mengadakan pertemuan tingkat tinggi pada hari Senin mengenai laporan insiden meriam air untuk menyiapkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Ferdinand Marcos Jr mengenai langkah-langkah ke depan dalam perselisihan tersebut.
Tiongkok curiga terhadap keterlibatan AS
Sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2022, Marcos telah mengambil tindakan tegas terhadap apa yang ia anggap sebagai permusuhan China dan menolak tekanan Tiongkok untuk menghindari wilayah maritim yang diklaimnya.
China memandang dengan curiga upaya Marcos untuk memperdalam keterlibatan dengan sekutu perjanjian pertahanan Amerika Serikat, termasuk meningkatkan akses pangkalan bagi pasukan AS dan memperluas latihan militer yang mencakup patroli udara dan laut gabungan.
Washington mengatakan pihaknya mendukung Filipina karena mengutuk “tindakan berbahaya” Tiongkok. Jepang, Inggris, Jerman, Perancis, Kanada dan Australia juga telah mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap Filipina.
Baca Juga: Filipina Bantah China Soal Sengketa LCS, China Tawarkan Proposal Tapi Diabaikan
“AS bukan pihak yang terlibat dalam masalah Laut China Selatan namun berulang kali melakukan intervensi, memprovokasi masalah maritim antara Tiongkok dan Filipina,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian pada konferensi pers pada hari Senin.
Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro pada hari Senin menyarankan agar Tiongkok membuktikan kekuatan klaim maritimnya melalui arbitrase, bukan ambiguitas.
“Jika Tiongkok tidak takut untuk menyatakan klaimnya kepada dunia, lalu mengapa kita tidak melakukan arbitrase berdasarkan hukum internasional?” kata Teodoro dari Filipina kepada wartawan.
“Tidak ada negara yang percaya (klaim mereka) dan mereka melihat ini sebagai cara mereka menggunakan kekuatan, mengintimidasi, dan membelokkan Filipina pada ambisi mereka,” urainya lagi.
