Donald Trump Lakukan PHK Massal di VOA dan Media AS yang Didanai Pemerintah

Sumber: France 24 | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Donald Trump pada Minggu (16/3) mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Voice of America (VOA) serta sejumlah media AS yang didanai pemerintah, menegaskan niatnya untuk merombak lembaga penyiaran yang selama ini dianggap sebagai instrumen penting pengaruh AS di dunia.

Sehari setelah seluruh karyawan diberhentikan sementara, para pekerja kontrak menerima email pemberitahuan bahwa kontrak kerja mereka dihentikan pada akhir Maret. Dalam email yang dikonfirmasi oleh beberapa pegawai kepada AFP, disebutkan bahwa mereka "harus segera menghentikan semua pekerjaan dan tidak diperbolehkan mengakses gedung atau sistem agensi."

VOA sangat bergantung pada tenaga kerja kontrak, terutama dalam layanan berbahasa non-Inggris, meskipun jumlah pasti pegawai kontrak yang terdampak belum tersedia. Banyak dari mereka bukan warga negara AS, sehingga pemutusan kontrak ini berisiko menghilangkan visa kerja mereka dan mengancam status mereka di negara tersebut.

Sementara itu, staf penuh waktu VOA yang memiliki perlindungan hukum lebih baik tidak langsung dipecat, tetapi tetap dalam status cuti administratif dan dilarang bekerja hingga ada keputusan lebih lanjut.

VOA: Media Bersejarah yang Kini dalam Ketidakpastian

Voice of America, yang didirikan selama Perang Dunia II, menyiarkan berita dalam 49 bahasa dengan misi memberikan informasi ke negara-negara dengan kebebasan pers yang terbatas. Namun, Trump menandatangani perintah eksekutif pada Jumat (15/3) yang menargetkan induk VOA, yaitu US Agency for Global Media, sebagai bagian dari pemotongan besar-besaran terhadap anggaran federal.

Agensi ini memiliki 3.384 pegawai pada tahun fiskal 2023 dan mengajukan permintaan anggaran sebesar US$950 juta untuk tahun fiskal 2024. Dengan kebijakan baru ini, VOA terancam kehilangan banyak sumber dayanya, bahkan beberapa layanannya terpaksa hanya menyiarkan musik karena tidak ada program baru yang diproduksi.

Dampak pada Media AS yang Lain

Pemotongan anggaran ini juga berdampak pada berbagai media lain yang didanai AS, termasuk:

Radio Free Europe/Radio Liberty, yang didirikan selama Perang Dingin untuk menjangkau negara-negara di Blok Soviet.
Radio Free Asia, yang menyampaikan berita ke China, Korea Utara, dan negara-negara Asia lainnya dengan kebebasan pers terbatas.
Radio Farda, penyiaran dalam bahasa Persia yang sering diblokir oleh pemerintah Iran.
Alhurra, jaringan berbahasa Arab yang didirikan setelah invasi Irak sebagai alternatif dari liputan kritis Al Jazeera.

Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan bahwa "pajak rakyat tidak lagi digunakan untuk propaganda radikal," sebuah tuduhan yang jarang dialamatkan kepada VOA sebelum era Trump.

Trump sendiri sering mengkritik media, termasuk VOA, dan mempertanyakan kebijakan pendanaan terhadap lembaga yang memiliki "firewall" untuk menjaga independensi editorialnya.

Persaingan dengan Media China dan Rusia

Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya investasi China dan Rusia dalam media pemerintah mereka untuk bersaing dengan narasi Barat. China, misalnya, sering menawarkan konten gratis ke media di negara berkembang sebagai bagian dari strategi pengaruhnya.

Dalam editorialnya tentang penurunan VOA, media pemerintah China, Global Times, menyatakan bahwa "monopoli informasi oleh media tradisional Barat mulai runtuh."

"Ketika semakin banyak orang Amerika mulai keluar dari kepompong informasi mereka dan melihat dunia nyata serta China yang lebih multidimensional, narasi demonisasi yang disebarkan oleh VOA pada akhirnya akan menjadi bahan tertawaan zaman," tulis Global Times.

Dengan kebijakan ini, masa depan VOA dan media serupa yang selama ini dianggap sebagai alat diplomasi informasi AS kini berada dalam ketidakpastian. Kebijakan ini juga mencerminkan pergeseran kebijakan media pemerintah AS di bawah administrasi Trump yang lebih berfokus pada pengurangan pengaruh media yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pemerintahannya.