Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Miliarder teknologi Elon Musk secara terbuka mengkritik kebijakan tarif global terbaru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang diumumkan pada momen kontroversial bertajuk ‘Liberation Day’.
Kritik ini menandai pergeseran sikap penting dari Musk, yang saat ini menjabat sebagai kepala Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency/DOGE), terhadap pemerintahan yang ia sempat dukung.
Pekan lalu, Trump memicu gejolak pasar dengan mengumumkan tarif besar-besaran antara 10 hingga 54 persen atas seluruh barang impor dari negara mitra dagang AS, termasuk Uni Eropa, Inggris, Ukraina, Turki, dan Islandia. Kebijakan ini diklaim sebagai langkah untuk mendorong konsumsi produk dalam negeri dan “mengembalikan kedaulatan ekonomi” AS.
Namun, kebijakan ini segera memicu respon negatif dari mitra dagang global yang menerapkan tarif balasan, serta memicu kejatuhan pasar saham internasional terbesar sejak masa pandemi COVID-19.
Baca Juga: Trump Terancam Dimakzulkan! Ketegangan Politik AS Meningkat
Elon Musk Serukan Zona Perdagangan Bebas Amerika–Eropa
Berbicara melalui video konferensi dengan Wakil Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini, Elon Musk menyampaikan harapan agar AS dan Uni Eropa membentuk zona perdagangan bebas, menandakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tarif Trump.
“Saya berharap Amerika Serikat dan Eropa dapat menjalin kemitraan yang sangat erat,” ujar Musk dikutip dari ladbible.
“Idealnya, saya ingin melihat situasi tanpa tarif, menciptakan zona perdagangan bebas antara Eropa dan Amerika Utara. Itu yang saya harapkan terjadi,” tambahnya.
Pernyataan ini menjadi kritik terbuka pertama dari tokoh senior pemerintahan Trump terhadap kebijakan ekonomi presiden, sekaligus menunjukkan perpecahan internal dalam kubu pengambil kebijakan di Washington.
Tarif Trump: Dampak Langsung ke Uni Eropa dan Negara Non-UE
Kebijakan tarif yang diumumkan Trump memberlakukan:
-
Tarif 20% atas seluruh produk dari negara-negara Uni Eropa
-
Tarif 10% untuk negara non-Uni Eropa seperti Inggris, Ukraina, Turki, dan Islandia
Baca Juga: Kamala Harris Peringatkan Meningkatnya Ketakutan di Bawah Pemerintahan Trump
Langkah ini memicu ketegangan dagang internasional, dengan beberapa negara mitra dagang besar AS seperti China, Jerman, dan Prancis mengumumkan tarif balasan yang agresif, serta menyerukan pengaduan resmi ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Kritik Tajam Musk terhadap Peter Navarro: “Dia Gak Pernah Bangun Apa-Apa”
Tak berhenti di panggung internasional, Musk melanjutkan kritiknya secara tajam di platform X terhadap Peter Navarro, penasihat ekonomi utama Trump sekaligus arsitek utama kebijakan tarif tersebut.
Dalam sebuah utas panas, Musk menanggapi wawancara Navarro di CNN dengan menulis:
“Gelar PhD Ekonomi dari Harvard itu justru masalah, bukan kelebihan. Biasanya menghasilkan masalah ego/otak >> 1.”
Seorang pengguna kemudian menyanggah bahwa analisis Navarro “benar”, yang langsung dijawab Musk: “Dia gak pernah bangun apa-apa.”
Pernyataan ini viral dan memicu perdebatan sengit di media sosial, terutama karena Musk sebelumnya dikenal sebagai tokoh pro-pasar bebas dan teknologi, serta pernah menunjukkan kedekatan politik dengan Partai Republik.
Baca Juga: JPMorgan Prediksi 60% Peluang Resesi Global Akibat Kebijakan Tarif Trump
Kekayaan Elon Musk Anjlok US$52 Miliar di 2025
Perpecahan Musk dengan kebijakan pemerintahan AS terjadi di tengah laporan bahwa kekayaannya turun drastis sebesar US$52 miliar (sekitar Rp 1.031 triliun) sejak awal tahun 2025.
Penurunan ini dikaitkan dengan merosotnya kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan-perusahaan Musk, termasuk Tesla dan SpaceX, sebagai dampak dari ketidakpastian ekonomi global.
