Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Ledakan lebih dari 2.000 ton amonium nitrat pada hari Selasa menewaskan 158 orang dan melukai lebih dari 6.000 orang. Kondisi ini kian membebani kondisi politik dan ekonomi Lebanon yang memang sudah mengalami krisis akut selama berbulan-bulan. Hal ini pula yang memicu seruan keras bagi pemerintah untuk mundur.
Polisi anti huru hara yang mengenakan pelindung tubuh dan membawa pentungan, bentrok dengan para pengunjuk rasa ketika ribuan orang berkumpul di Parlemen Square dan Lapangan Martir tak jauh dari Parlemen Square.
Baca Juga: Babak baru penyidikan kasus ledakan di Lebanon, 16 orang ditahan, aset dibekukan
“Kami memberi para pemimpin ini begitu banyak kesempatan untuk membantu kami dan mereka selalu gagal. Kami ingin mereka semua keluar, terutama Hizbullah, karena itu adalah milisi dan hanya mengintimidasi orang-orang dengan senjatanya," kata Walid Jamal, seorang demonstran yang menganggur, merujuk pada kelompok bersenjata paling berpengaruh yang didukung Iran di negara itu, serta memiliki perwakilan menteri dalam pemerintahan.
Ulama Maronit Kristen terkemuka negara itu, Patriark Bechara Boutros al-Rai, mengatakan kabinet harus mengundurkan diri karena tidak bisa "mengubah cara pemerintahannya".
Baca Juga: Menlu: WNI yang luka akibat ledakan di Beirut Lebanon dalam kondisi stabil
"Pengunduran diri seorang anggota parlemen atau menteri tidak cukup ... seluruh pemerintah harus mengundurkan diri karena tidak dapat membantu pemulihan negara," katanya dalam khotbah hari Minggu.
Menteri lingkungan Lebanon Damianos Kattar mengundurkan diri pada hari Minggu, mengatakan pemerintah telah kehilangan sejumlah kesempatan untuk melakukan reformasi. Kepergian Damianos Kattar menyusul pengunduran diri Menteri Penerangan Manal Abdel Samad pada Minggu pagi setelah ledakan.
