Hadapi China, Amerika hingga Australia Akan Gelar Latihan Drone Maritim pada 2024

Sabtu, 02 Desember 2023 / 13:20 WIB

ILUSTRASI. Kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke USS Benfold (DDG 65), yang dikerahkan ke Armada ke-7 AS, melakukan operasi di Laut China Selatan, Kamis (20/1/2022). U.S. Navy/Handout via REUTERS

Sumber: South China Morning Post | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Australia, Inggris, dan Amerika Serikat akan melakukan latihan drone maritim bersama pada tahun 2024 dan bertujuan untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam berbagai sistem militer, termasuk pesawat patroli maritim.

Pengumuman tersebut menyusul pertemuan tingkat menteri kedua aliansi militer Aukus mereka, yang diadakan di Mountain View, California.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps, dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan setelah pertemuan tersebut bahwa latihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk mengoperasikan sistem maritim tak berawak dan untuk berbagi serta memproses data maritim di antara ketiga negara.

Latihan tersebut akan membangun keterampilan, meningkatkan integrasi dan dengan mempercepat kecanggihan dan skala sistem maritim otonom yang dapat dikerahkan dan dioperasikan oleh sekutu, kata Austin.

Para pejabat tinggi pertahanan juga menjelaskan bahwa teknologi militer yang didukung oleh AI akan meningkatkan jaringan pelampung yang dioperasikan oleh negara-negara Aukus di Indo-Pasifik.

Pelampung ini, dilengkapi dengan sensor, dirancang untuk mendeteksi kapal selam musuh dan menyampaikan informasi tersebut ke pesawat patroli.

Namun pertemuan di California tidak menghasilkan pengumuman signifikan mengenai apa yang disebut pillar one pakta Aukus, yang melibatkan akuisisi tiga kapal selam bertenaga nuklir baru oleh Australia, yang masing-masing dilengkapi dengan teknologi militer Amerika.

Para pemimpin ketiga negara berpendapat bahwa aliansi ini penting untuk mengekang ekspansi maritim Tiongkok. Beberapa pihak di Indo-Pasifik menuduh Beijing mengambil pendekatan yang lebih agresif dalam beberapa tahun terakhir dalam menegaskan klaim kedaulatan atas perairan internasional.