Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Krisis politik Hong Kong makin menjadi. Bahkan, Kepala kantor Urusan Hong Kong dan Makau China mengatakan, Hong Kong kini menghadapi krisis terburuk sejak kembali dari pemerintahan Inggris ke China pada tahun 1997.
Kini lebih banyak protes anti-pemerintah yang mengguncang pusat keuangan Asia tersebut. "Krisis Hong Kong telah berlanjut selama 60 hari, dan semakin memburuk," kata Zhang Xiaoming, salah satu pejabat Cina paling senior yang mengawasi urusan Hong Kong dalam sebuah pertemuan di kota Shenzhen di China Selatan seperti dikutip Reuters.
Baca Juga: Market anjlok, kekayaan miliarder dunia hangus Rp 1.638 triliun dalam sehari!
Menurutnya, kekerasan semakin meningkat dan dampaknya terhadap masyarakat menyebar lebih luas. "Dapat dikatakan bahwa Hong Kong sekarang menghadapi situasi yang paling parah sejak penyerahannya ke China," ujarnya.
Hong Kong telah berbulan-bulan menghadapi gelombang protes dan terkadang dengan kekerasan. Pemicunya dari aksi menentang undang-undang ekstradisi yang sekarang ditangguhkan dan kemudian berkembang menjadi tantangan langsung kepada pemerintah.
Protes Hong Kong, yang berlanjut pada Rabu (7/8), menimbulkan tantangan besar bagi Presiden China Xi Jinping yang sedang bergulat dengan perang dagang kontra Amerika Serikat (AS) dan juga ekonomi yang melambat.
Baca Juga: Disebut manipulator mata uang, China intervensi pelemahan yuan
Zhang mengadakan forum pada Rabu (7/8) untuk membahas krisis politik di Hong Kong yang mencakup delegasi Hong Kong ke parlemen China, Kongres Rakyat Nasional dan badan konsultatif utama Cina, CPPCC. Tidak ada tokoh oposisi demokratis atau perwakilan pendemo yang diundang.
Beberapa peserta pertemuan itu menuturkan, Zhang di pertemuan mengutip pidato mantan pemimpin tertinggi Tiongkok Deng Xiaoping pada 1984 dan 1987 di mana ia mengatakan jika "kekacauan" terjadi di Hong Kong, "pemerintah pusat harus turun tangan".
Tentara turun tangan?
Namun, tidak disebutkan secara khusus tentang pengerahan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) yang memiliki garnisun di Hong Kong, untuk memadamkan kerusuhan. Zhang mengatakan Beijing tetap percaya pada pemerintah Hong Kong dan polisi setempat.
Elsie Leung, seorang mantan menteri kehakiman, mengatakan dia merasa bahwa bahkan jika PLA dikerahkan tidak akan bertentangan dengan "satu negara, dua sistem" Hong Kong yang mengatur sejak 1997. "Satu negara, dua sistem akan berlanjut, " ujar dia kepada Reuters.
Baca Juga: Aksi mogok menolak UU ekstradisi makin menekan perekonomian Hongkong
Pemerintah China pada Selasa (6/8) memberi peringatan keras agar mereka yang berdemo untuk tidak "bermain api" dan meminta warga Hong Kong untuk melindungi tanah air mereka.
Protes telah menarik jutaan orang ke jalan menentang RUU ekstradisi yang memungkinkan para tersangka diadili di pengadilan China daratan yang dikendalikan Partai Komunis China. Banyak yang khawatir hal itu akan merusak peradilan independen Hong Kong dan merupakan langkah lain menuju kendali penuh China atas Hong Kong.
Baca Juga: Makin meluas, 14.000 pekerja Hong Kong akan mogok massal menolak UU ekstradisi
Ribuan pengacara Hong Kong berpakaian hitam, berbaris dalam keheningan pada Rabu (7/8) untuk menyerukan kepada pemerintah untuk menjaga independensi departemen kehakiman Hong Kong.
Pengacara kota itu khawatir penuntutan yang dilakukan departemen kehakiman atas para demonstran yang ditangkap semakin cenderung politis dengan lebih dari 500 penangkapan. Banyak dari mereka yang dituduh melakukan kerusuhan, sebuah pelanggaran yang bisa membawa hukuman 10 tahun penjara.
