kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45893,43   -4,59   -0.51%
  • EMAS1.308.000 -0,76%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pejabat China dipecat gara-gara jamu tamu di hotel


Rabu, 14 Agustus 2013 / 14:54 WIB
Pejabat China dipecat gara-gara jamu tamu di hotel
ILUSTRASI. Saham-saham berkapitalisasi pasar besar (big caps) kembali menjadi leaders IHSG.


Sumber: Xinhua | Editor: Asnil Amri

NANING. Pada hari Selasa lalu (13/8), seorang pejabat pemerintahan di China selatan dipecat dari jabatannya, karena ketahuan menggunakan dana publik untuk membayar perjamuan mewah yang dilakukan di hotel.

Pejabat yang dipecat itu adalah, Tang Tiansheng, sekretaris Partai Komunis China (CPC) Committee of Longsheng County di daerah otonomi Guangxi Zhuang. Ia dipecat karena diketahui menghibur tamu di sebuah hotel lokal dengan memakai uang publik pada akhir Juli.

Acara perjamuan di hotel ini pertama kali disampaikan oleh jejaring sosial Weibo, atau jejaring sosial mirip Twitter. Saat itu, seorang wartawan menyebutkan, bahwa Tang dan 35 orang lainnya berpesta di hotel mahal.

Penggunaan dana publik untuk jamuan tamu di hotel itu ternyata menyalahi aturan disiplin dari local discipline inspection commission (DIC). Alhasil, Tang dipecat dari jabatannya setelah pihak berwenang melakukan penyelidikan.

Hasil penyelidikan itu menemukan, bahwa biaya perjamuan yang menggunakan dana publik itu mencapai 3.626 yuan atau setara US$ 600.000.

Ada 2.290 pejabat China dihukum

Statistik China menyebutkan, setidaknya sudah ada 2.290 pejabat di China telah dihukum sejak karena menyalahi kode etik. Perlu diketahui, dalam kode etik pejabat di China, biaya birokrasi harus dikurangi dan pejabat pemerintah harus hidup hemat dan persepsi hidup mewah dilarang.

Huang Qi, manajer restoran kelas atas di Guangxi, mengatakan, sejak kode etik soal penghematan dana birokrasi itu diketuk palu, bisnis restorannya kini sepi dikunjungi pejabat. "Saya sekarang mencari jalan keluar dengan mengembangkan bisnis katering, dan menurunkan kelas restorannya," kata Huang.

Sementara itu, Zhang Hui, akademisi dari Party School menyatakan, harus ada mekanisme komprehensif untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang termasuk korupsi pejabat pemerintahan China. "Hukuman berat untuk pejabat korup belum cukup, perlu usaha lanjutan," katanya.

Zhang menyatakan, selain hukuman berat, harus ada sistem tanggung jawab untuk mencegah pejabat perilaku yang tidak benar, korupsi atau melanggar peraturan. "Hanya dengan cara ini orang-orang China bisa mewujudkan impian untuk menjalani hidup yang memuaskan," katanya. 




TERBARU
Kontan Academy
Practical Business Acumen Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×