Jepang Longgarkan Aturan Ekspor Senjata, Buka Jalan Penjualan Kapal Perang dan Rudal

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Jepang pada Selasa (21/4/2026) mengumumkan perubahan terbesar dalam aturan ekspor pertahanan dalam beberapa dekade terakhir. Pemerintah Tokyo mencabut berbagai pembatasan penjualan senjata ke luar negeri, membuka peluang ekspor kapal perang, rudal, hingga persenjataan lainnya.

Langkah tersebut menjadi sinyal terbaru bahwa Jepang semakin menjauh dari kebijakan pasifis yang selama ini membentuk strategi keamanan pascaperang negara tersebut.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang kini dapat melindungi keamanan dan perdamaiannya sendiri tanpa dukungan mitra.

“No single country can now protect its own peace and security alone, and partner countries that support each other in terms of defence equipment are necessary,” ujar Takaichi dalam unggahan di media sosial X.

Jepang Hapus Pembatasan Utama Ekspor Militer

Pemerintah Jepang menghapus lima kategori ekspor yang sebelumnya membatasi penjualan peralatan militer hanya pada perlengkapan penyelamatan, transportasi, peringatan, pengawasan, dan penyapu ranjau.

Kini, setiap proposal penjualan senjata akan dinilai berdasarkan manfaat strategis dan kepentingan nasional. Meski demikian, Jepang tetap mempertahankan tiga prinsip utama ekspor pertahanan, yakni pemeriksaan ketat, pembatasan transfer ke negara ketiga, dan larangan penjualan ke negara yang sedang terlibat konflik.

Namun, pemerintah Jepang juga membuka kemungkinan adanya pengecualian jika dianggap penting bagi keamanan nasional.

Filipina Sambut Positif Perubahan Kebijakan

Filipina menjadi salah satu negara yang menyambut positif perubahan kebijakan Jepang. Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro menyebut langkah tersebut akan memberikan akses terhadap peralatan pertahanan berkualitas tinggi yang dapat memperkuat ketahanan domestik dan stabilitas kawasan.

Salah satu kesepakatan awal yang diperkirakan akan terjadi adalah ekspor kapal perang bekas Jepang ke Manila.

Hubungan pertahanan antara Jepang dan Filipina memang semakin erat dalam beberapa tahun terakhir, terutama seiring meningkatnya pengaruh China di kawasan.

Filipina dan Jepang berada di wilayah yang dikenal sebagai First Island Chain, rantai pulau strategis yang membatasi akses China dari perairan pesisir menuju Pasifik Barat.

Pada September lalu, kedua negara menandatangani perjanjian yang mempermudah operasi militer di wilayah masing-masing. Pada Januari tahun ini, aturan pertukaran logistik dan pasokan militer juga dilonggarkan.

Duta Besar AS untuk Jepang, George Glass, menyebut perubahan kebijakan Jepang sebagai langkah bersejarah yang akan memperkuat kapasitas pertahanan kolektif dan menjaga stabilitas kawasan.

Dorong Industri Pertahanan Jepang

Pelonggaran aturan ekspor juga ditujukan untuk memperkuat basis industri pertahanan domestik Jepang. Dengan pasar yang lebih luas, perusahaan-perusahaan pertahanan dapat meningkatkan volume produksi, menurunkan biaya per unit, dan memperluas kapasitas manufaktur.

Salah satu perusahaan utama yang diperkirakan akan diuntungkan adalah Mitsubishi Heavy Industries, yang memproduksi kapal selam, jet tempur, dan rudal.

Selama ini, perusahaan-perusahaan pertahanan Jepang sangat bergantung pada pesanan domestik dari Pasukan Bela Diri Jepang, sehingga volume produksi relatif kecil dan biaya menjadi tinggi.

Jeffrey Hornung dari RAND Corporation menilai bahwa ekspansi pasar ekspor akan membantu menciptakan skala ekonomi yang lebih efisien, sekaligus memberi kehidupan baru bagi industri pertahanan Jepang, terutama perusahaan kecil dan menengah.

Jepang Tingkatkan Belanja Militer

Selain memperluas ekspor, Jepang juga terus meningkatkan kekuatan militernya sendiri. Tokyo tengah membeli rudal, pesawat siluman, dan drone guna menghadapi potensi ancaman dari China, terutama di sekitar pulau-pulau dekat Taiwan.

Jepang juga tengah mengembangkan jet tempur generasi baru bersama Inggris dan Italia yang ditargetkan mulai digunakan pada pertengahan 2030-an.

Belanja pertahanan Jepang telah meningkat hingga setara 2% dari produk domestik bruto (PDB), dan pemerintah Takaichi diperkirakan akan kembali menaikkan anggaran pertahanan dalam strategi keamanan terbaru yang akan diumumkan tahun ini.