Kebijakan Trump terhadap China Dinilai Kacau, AS Kehilangan Daya Tekan

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Saat kembali menjabat pada 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji akan menggunakan tarif untuk mengubah hubungan dagang dengan China. Trump menuduh kebijakan perdagangan Beijing telah “menghancurkan” Amerika Serikat.

Namun, lebih dari setahun memasuki masa jabatan keduanya, langkah agresif Trump dinilai belum berhasil mengubah perilaku dagang maupun strategi militer China. Sebaliknya, kebijakan Washington terhadap Beijing justru terlihat tidak konsisten dan membingungkan para pejabat AS sendiri.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan Trump beberapa kali mengambil keputusan yang saling bertentangan. Salah satunya adalah memasukkan perusahaan-perusahaan besar China ke daftar hitam militer, lalu mencabut daftar tersebut hanya beberapa saat kemudian.

Trump juga menyetujui penjualan chip kecerdasan buatan ke China, hanya beberapa menit setelah pemerintahannya menyebut akses China terhadap chip tersebut sebagai ancaman keamanan nasional.

Trump dijadwalkan melakukan kunjungan ke China pada 14-15 Mei untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Kunjungan ini akan menjadi lawatan pertama presiden AS ke China dalam delapan tahun terakhir.

Namun, sejumlah analis menilai inkonsistensi kebijakan Trump, ditambah gaya negosiasi yang improvisatif, justru melemahkan posisi AS dalam persaingan strategis dengan China.

Ely Ratner, mantan pejabat pertahanan AS untuk kawasan Indo-Pasifik, mengatakan berbagai lembaga pemerintah bergerak sendiri-sendiri dengan tujuan yang berbeda-beda.

“Pada hari tertentu, kebijakan bisa berubah arah ke mana saja,” katanya.

Tarif Tinggi Gagal Tekan China

Trump memulai kebijakan China di periode keduanya dengan menaikkan tarif barang-barang China hingga sekitar 145%.

Namun, China tidak mundur dan justru membalas dengan menaikkan tarifnya sendiri. Ketegangan akhirnya mereda setelah China mengancam akan membatasi pasokan logam tanah jarang, komoditas penting bagi industri Amerika Serikat.

China saat ini hampir memonopoli proses pemurnian dan pengolahan logam tanah jarang dunia. Ancaman pembatasan pasokan membuat AS harus menyesuaikan pendekatannya.

Situasi ini diperburuk oleh keputusan Mahkamah Agung AS pada Februari yang membatalkan banyak tarif Trump.

Scott Kennedy dari Center for Strategic and International Studies mengatakan strategi awal Trump sepenuhnya bertumpu pada tarif untuk memaksa China memberikan konsesi besar.

“Strategi itu cepat kandas dan tidak ada rencana cadangan yang jelas,” ujarnya.

Meski demikian, tarif menghasilkan satu dampak yang diinginkan Trump, yakni penurunan defisit perdagangan barang AS dengan China sebesar 32% menjadi US$ 202 miliar pada 2025 dibandingkan 2024.

Namun, tarif tersebut belum mengubah kebijakan dagang China dan belum berhasil mendorong relokasi industri ke Amerika Serikat. Sepanjang Februari hingga Desember tahun lalu, AS justru kehilangan sekitar 91.000 lapangan kerja manufaktur.

Pergeseran Fokus ke Perdagangan Terkelola

Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer kini dinilai lebih dominan dalam kebijakan China dibanding Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang dikenal lebih keras terhadap Beijing.

Keduanya tampaknya menurunkan ekspektasi terhadap perubahan besar dalam hubungan dagang dengan China dan mulai mengarah pada konsep “managed trade” atau perdagangan yang lebih terkelola.

Greer mengatakan AS ingin hubungan dengan China tetap stabil, perdagangan lebih seimbang, dan fokus pada barang-barang yang tidak sensitif secara strategis.

Sementara itu, China berupaya memposisikan diri sebagai kekuatan global yang stabil dan bertanggung jawab di tengah kebijakan AS yang dinilai kacau.

Sinyal Bertentangan dari Gedung Putih

Inkonsistensi pemerintahan Trump tidak hanya terjadi pada tarif.

Pada Desember lalu, Trump menyetujui penjualan chip AI canggih H200 buatan Nvidia ke China. Keputusan ini diumumkan hanya 30 menit setelah Departemen Kehakiman AS menyebut chip tersebut diselundupkan ke China dan menjadi ancaman keamanan nasional.

Pada Februari, Pentagon juga memasukkan sejumlah perusahaan teknologi China ke daftar hitam karena diduga membantu militer China, tetapi kemudian mencabut daftar itu hanya satu jam kemudian tanpa penjelasan yang memadai.

Departemen Perdagangan AS sempat memperluas kontrol ekspor terhadap ribuan anak usaha perusahaan China untuk menutup celah akses terhadap teknologi sensitif. Namun kebijakan itu akhirnya ditunda setelah China mengancam membatasi ekspor logam tanah jarang.

Zack Cooper dari American Enterprise Institute menilai kontradiksi tersebut bermula dari gaya kepemimpinan Trump yang cenderung mengambil keputusan spontan tanpa strategi besar yang jelas.

Tekanan terhadap China Dinilai Terbatas

Meski demikian, beberapa langkah Trump tetap memberi tekanan pada Beijing.

Operasi militer AS di Iran dan Venezuela melemahkan dua negara yang merupakan mitra penting China sekaligus pemasok minyak utama.

Trump juga menyetujui penjualan senjata senilai US$ 11 miliar kepada Taiwan pada Desember, yang memperkuat posisi pulau tersebut di tengah klaim China.

Selain itu, Trump menekan Panama agar mengurangi peran operator pelabuhan asal Hong Kong di sekitar Terusan Panama.

Namun, para analis menilai langkah-langkah tersebut belum cukup memberikan pukulan strategis bagi China. Sebaliknya, perang dengan Iran justru menguras stok rudal canggih AS dan mengalihkan fokus militer Washington dari Asia.

Jonathan Czin dari Brookings Institution mengatakan AS saat ini hanya mengambil “pion-pion kecil” di pinggiran, bukan menguasai pusat permainan strategis.

Di sisi lain, ketegangan Trump dengan sekutu-sekutu AS, baik terkait NATO, tarif, maupun konflik Iran, berpotensi melemahkan konsensus global untuk menghadapi China.

Profesor Wang Dong dari Peking University mengatakan China melihat pendekatan AS saat ini sebagai bentuk kerusakan institusional.

Menurutnya, inkonsistensi kebijakan AS justru merusak kredibilitas Washington di mata dunia.