/2025/10/13/1818874246.jpg "Kejadian Langka, Trump Minta Ganti Rugi Rp 3,7 Triliun ke Departemen Kehakiman AS")
Sumber: The New York Times | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan menuntut Departemen Kehakiman (DOJ) untuk membayar kompensasi sekitar US$ 230 juta (setara Rp 3,7 triliun) atas berbagai penyelidikan federal terhadap dirinya.
Langkah ini disebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah politik AS, karena melibatkan seorang presiden yang kini berkuasa atas lembaga yang ia gugat.
Menurut sejumlah sumber yang mengetahui perkara ini, Trump mengajukan dua klaim administratif melalui proses hukum internal DOJ. Klaim pertama, diajukan pada akhir 2023, menuding pelanggaran terhadap hak-haknya dalam penyelidikan FBI dan jaksa khusus terkait dugaan campur tangan Rusia dalam pemilu 2016.
Baca Juga: Rapat dengan Komisi V, Mitra Ojol: Menurut Hitungan, Kami Rugi Rp 12.000 per 10 km
Klaim kedua, yang diajukan pada pertengahan 2024, menuduh FBI melanggar privasinya saat menggeledah kediamannya di Mar-a-Lago, Florida, pada 2022.
Trump juga menuding DOJ melakukan penuntutan jahat karena mendakwanya terkait penanganan dokumen rahasia setelah meninggalkan Gedung Putih.
Dalam keterangannya di Gedung Putih, Trump mengatakan, “Saya sangat dirugikan. Namun uang yang saya dapat nantinya akan saya sumbangkan untuk amal.”
Ia menambahkan bahwa keputusan soal pembayaran kompensasi pada akhirnya akan melewati mejanya sendiri. “Agak aneh, saya membuat keputusan untuk membayar diri saya sendiri,” ujarnya.
Baca Juga: Ribuan Petani Vietnam Tergusur Proyek Golf Mewah Trump, Harga Ganti Rugi Picu Protes
Namun, para pakar hukum menilai langkah tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang sangat serius.
“Ini benar-benar travesti etika,” ujar Bennett L. Gershman, profesor etika hukum di Pace University.
“Bagaimana mungkin orang-orang di Departemen Kehakiman yang bekerja untuknya harus memutuskan apakah tuntutannya dikabulkan atau tidak? Ini nyaris tak masuk akal.”
Dalam struktur DOJ saat ini, Wakil Jaksa Agung Todd Blanche yang sebelumnya merupakan pengacara pribadi Trump berwenang untuk menyetujui penyelesaian klaim di atas US$ 4 juta.
Kepala Divisi Perdata DOJ, Stanley Woodward Jr., juga diketahui pernah mewakili sejumlah ajudan Trump dalam berbagai penyelidikan, termasuk kasus dokumen rahasia dan kerusuhan Capitol 6 Januari 2021.
Baca Juga: Trump Luncurkan Smartphone Rp8 Juta, Incar Konsumen Konservatif AS
Kondisi ini memperkuat tudingan adanya konflik kepentingan di jajaran puncak DOJ. Seorang juru bicara tim hukum pribadi Trump mengatakan bahwa presiden sedang “melawan kriminalisasi politik” dan “menuntut keadilan atas perburuan penyihir yang dilakukan pemerintahan sebelumnya.”
Sementara itu, juru bicara DOJ, Chad Gilmartin, menyatakan bahwa semua pejabat lembaga tersebut akan bertindak sesuai panduan etik dari pejabat karier. Namun, Bondi, Jaksa Agung saat ini, dilaporkan telah memecat penasihat etik tertinggi DOJ pada Juli lalu.
Hingga kini, klaim Trump belum diproses menjadi gugatan resmi di pengadilan federal. Biasanya, jika klaim semacam ini ditolak atau diabaikan DOJ, pihak penggugat dapat melanjutkannya ke ranah hukum.
Baca Juga: Trump Minta Mahkamah Agung Izinkan PHK Massal Pegawai Federal
Namun dalam kasus ini, Trump sejatinya sedang bernegosiasi langsung dengan bawahannya sendiri, sebuah situasi yang tak lazim dan sarat dilema etis di tubuh pemerintahan AS.
