kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Kerusuhan di Prancis berlanjut, Macron diminta mundur


Minggu, 09 Desember 2018 / 19:21 WIB
Kerusuhan di Prancis berlanjut, Macron diminta mundur
ILUSTRASI. Presiden Prancis Emmanuel Macron

Reporter: Nur Qolbi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - PARIS. Demonstrasi anti-pemerintah yang berujung bentrok terjadi di Paris, Prancis pada Sabtu (8/12). Massa demonstrasi melemparkan proyektil, membakar mobil, serta merusak restoran dan toko-toko. Di sisi lain, polisi anti huru hara menembakkan gas air mata dan mengerahkan meriam air untuk memukul mundur massa yang berada di jalan-jalan sekitar Champs Elysees, Paris.

Menurut Menteri Dalam Negeri Prancis Christophe Castaner, massa demonstrasi di Paris mencapai 10.000 orang, sedangkan di seluruh negeri mencapai 125.000 orang, termasuk di Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, dan Grenoble. Akibat bentrokan ini, sebanyak 120 demonstran dan 20 polisi terluka.

Polisi menangkap 1.000 orang dan 620 orang di antaranya ada di Paris. Penangkapan itu terjadi setelah para pengunjuk rasa membawa senjata tumpul berupa palu dan tongkat bisbol.

Mengutip Reuters, Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe mengatakan, hingga Sabtu malam, situasi sudah di bawah kendali. Akan tetapi, polisi tetap berjaga-jaga karena beberapa pengunjuk rasa masih berkeliaran di dekat Place de la Republique dan menjarah beberapa toko.

Kerusuhan ini berdampak pada ekonomi Prancis. Para pedagang memperikarakan telah kehilangan pendapatan sekitar EUR 1 miliar sejak protes meletus. Bukan hanya itu, saham-saham yang terkait pariwisata juga berada pada kondisi terburuk dalam beberapa bulan. Butik-butik mewah, toko swalayan, kafe, dan restoran di Paris juga banyak yang tutup. Bahkan, Museum Louvre, Menara Eiffel, dan Paris Opera juga ditutup.

Kerusuhan yang disebut gerakan ‘rompi kuning’ memasuki minggu ke-4 sejak meletus pada 17 November. Pada awalnya, gerakan ini adalah untuk menentang kenaikan pajak bahan bakar, memprotes biaya hidup yang tinggi, serta menolak reformasi ekonomi liberal ala Presiden Emmanuel Macron.

Menurut demonstran, reformasi itu hanya berpihak kepada orang kaya dan tidak berdampak apa-apa terhadap orang miskin. "Tidak ada keadilan fiskal, tidak ada keadilan sosial," tulis para demonstran di salah satu spanduk yang terpampang.

Akan tetapi, sejumlah menteri mengatakan gerakan itu telah dibajak oleh para pengunjuk rasa dengan ideologi kekerasan, yaitu kelompok-kelompok sayap kanan, anarkis, dan antikapitalis. Memang, agenda protes ini telah meluas. Massa menuntut pemerintah untuk berpihak pada rumah tangga yang tertekan, peningkatan upah minimum, gaji lebih tinggi, energi lebih murah, jaminan pensiun yang lebih baik, hingga pengunduran diri Macron.

Untuk meredakan situasi, pemerintah berencana untuk membatalkan kenaikan pajak bahan bakar dan tidak akan menaikkan harga listrik pada 2019. Akan tetapi, masalahnya unjuk rasa ini telah merembet ke masalah-masalah lain.




TERBARU

Close [X]
×