Sumber: Channel News Asia | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Koalisi Pakatan Harapan (PH) mendukung pemimpin oposisi Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri Malaysia untuk pemilihan umum berikutnya.
Dalam dokumen berjudul Resolusi Port Dickson yang dirilis Jumat (9/4), PH menyebutkan, pihaknya juga terbuka untuk negosiasi dan kerjasama dengan pihak mana pun.
"Retret para pemimpin Pakatan Harapan di Port Dickson pada 8 dan 9 April memutuskan, Ketua Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memimpin kampanye pemilihan umum ke-15 dan kemudian ditunjuk sebagai calon Perdana Menteri Malaysia," bunyi dokumen itu, seperti dikutip Channel News Asia.
Koalisi juga mendesak Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk segera bertemu Raja Malaysia untuk mengembalikan fungsi parlemen dan mengakhiri keadaan darurat, yang diumumkan pada Januari ketika sistem perawatan kesehatan publik dikatakan berada pada titik puncaknya.
Keadaan darurat telah menyebabkan parlemen ditangguhkan, sementara eksekutif dan yudikatif terus berfungsi.
Baca Juga: Anwar Ibrahim minta Raja Malaysia batalkan keadaan darurat, ini alasannya
Meskipun pemilihan umum berikutnya akan berlangsung pada 2023, Muhyiddin telah berjanji untuk membubarkan parlemen setelah pandemi COVID-19 selesai sebagai tanggapan atas kritik terhadap legitimasi pemerintahannya.
Muhyiddin ditunjuk sebagai Perdana Menteri Malaysia tahun lalu setelah pergolakan kekuasaan di Putrajaya, yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan PH.
Aliansi politik yang dinamis
Anwar telah mengklaim pada September tahun lalu bahwa ia memiliki "mayoritas yang kuat, tangguh, dan meyakinkan" untuk membentuk pemerintahan berikutnya.
Sementara Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu Ahmad Zahid Hamidi kemudian mengatakan, partainya tidak akan menghentikan anggota parlemennya untuk mendukung Anwar sebagai Perdana Menteri.
"Kami mengambil sikap terbuka dalam bernegosiasi dan bekerjasama dengan pihak manapun, berdasarkan prinsip dan agenda reformasi untuk kepentingan rakyat," bunyi Resolusi Port Dickson.
Baca Juga: Gejolak politik mereda, Muhyiddin: Malaysia akan gelar pemilu usai pandemi berakhir
"Kami akan memulai serangkaian roadshow ke negara bagian untuk memberi pengarahan kepada orang-orang tentang sikap Pakatan Harapan dan penawaran tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi rakyat, stabilitas politik, dan krisis pandemi COVID-19," sebut Resolusi Port Dickson.
Dokumen tersebut juga menyatakan, PH adalah "aliansi politik yang dinamis, demokratis, dan pragmatis" yang siap memikul tanggungjawab untuk "memulihkan negara setelah pemilihan umum berikutnya".
Ketua Komunikasi Parti Keadilan Rakyat (PKR) Fahmi Fadzil membenarkan, retret PH selama dua hari dihadiri oleh tiga pemimpin partai utama koalisi, Anwar sebagai Presiden PKR, Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokrat Lim Guan Eng, dan Presiden Parti Amanah Negara Mohamad Sabu.
Hadir pula anggota Dewan Kepresidenan PH, Ketua Menteri Selangor Amirudin Shari, Ketua Menteri Negeri Sembilan Aminuddin Harun, dan Ketua Menteri Penang Chow Kon Yeow.
