Sumber: Reuters | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. Sebuah kota di provinsi Hubei China, pusat epidemi global coronavirus, akan membayar penduduk sebanyak 10.000 yuan atau sekitar Rp 20 juta jika mereka secara proaktif melaporkan gejala penyakit dan dikonfirmasi virus corona setelah melakukan pengujian.
Dilansir dari Reuters, Qianjiang yang merupakan sebuah kota berpenduduk sekitar satu juta orang yang terletak sekitar 150 km dari ibukota provinsi Wuhan, telah melaporkan total 197 kasus sejauh ini.
Baca Juga: Taiwan meningkatkan tingkat respons epidemi ke level tertinggi virus corona
Kota ini pun sedang meningkatkan upaya untuk memastikan orang-orang yang terinfeksi terkurung dan dirawat.
Ini adalah yang upaya terbaru dari sejumlah daerah untuk menawarkan hadiah uang tunai untuk mendorong anggota masyarakat menjadi sukarelawan untuk pemeriksaan kesehatan.
Hubei telah melaporkan lebih dari 65.000 kasus dan lebih dari 2.600 kematian akibat wabah virus corona. Di seluruh dunia, jumlah korban sudah mencapai sekitar 2.800 dan sekitar 80.000 telah terinfeksi.
Baca Juga: Bersiap kondisi terburuk, CDC: Wabah virus corona akan menyerang AS
Gugus tugas Qianjiang yang menangani epidemi mengatakan dalam sebuah pemberitahuan bahwa penduduk berhak atas pembayaran 10.000 yuan penuh jika diagnosis virus corona mereka dikonfirmasi. Namun mereka yang sebelumnya telah didiagnosis tidak akan memenuhi syarat.
Bagian lain dari Hubei, termasuk distrik Wuhan di Hanyang dan kota tetangga Huangguang, juga menawarkan imbalan uang tunai bagi orang-orang yang secara sukarela melakukan pemeriksaan medis, tetapi dengan tingkat yang jauh lebih rendah yakni sekitar 500 yuan.
Media di provinsi Jiangxi dan Hebei juga telah melaporkan kota-kota setempat menawarkan pemberian hadiah sekitar 300-500 yuan.
Baca Juga: Facebook melarang iklan yang menyesatkan tentang virus corona
China sebelumnya telah meminta orang yang menunjukkan tanda-tanda infeksi akan dapat diperiksa secara gratis.
Selain itu, pemerintah China juga telah menyediakan dana bagi pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada disinsentif keuangan yang mencegah orang untuk melakukan tes kesehatan.
