Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Tiongkok telah lama merasa jengkel dengan Filipina yang mempertahankan kehadiran militernya dalam jumlah kecil di atas kapal perang Sierre Madre yang dilarang terbang di Second Thomas Shoal. Ini merupakan wilayah yang ingin diklaim China sejak tahun 1999.
Beijing telah berulang kali mengatakan bahwa Filipina telah setuju untuk menarik kapal tersebut, namun hal ini dibantah oleh Manila.
Kantor Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan kementerian luar negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar yang dilayangkan Reuters.
Kedua negara telah terlibat dalam serangkaian pertikaian sengit tahun lalu di wilayah sengketa Laut China Selatan. Yakni ketika Filipina, yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan sekutu lainnya, meningkatkan aktivitas di perairan yang diduduki oleh penjaga pantai China.
Ketika diminta untuk mengomentari perselisihan terbaru ini, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan: "Kami mengetahui laporan media dan mendukung Departemen Luar Negeri Filipina."
China menuduh Filipina melakukan pelanggaran dan pengkhianatan. Sedangkan Manila marah kepada Beijing atas kebijakan agresi dan manuver berbahaya di dalam zona ekonomi eksklusifnya.
Baca Juga: Filipina Tuding China Kembali Memicu Konflik di Laut Cina Selatan
Pengusiran diplomat dapat memperparah pertikaian yang sejauh ini telah memicu perdebatan sengit, protes diplomatik, penyerudukan, serta meriam air terhadap kapal-kapal Filipina di dua perairan dangkal yang disengketakan, yang paling dekat berjarak lebih dari 850 km (530 mil) dari daratan Tiongkok.
Analis politik yang berbasis di Manila, Julio Amador, mengatakan pengusiran diplomat harus menjadi bagian dari perangkat diplomasi Filipina. Dan para pejabat kedutaan China telah menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai hubungan kerja mereka dengan para pejabat Filipina.
“Diplomasi didasarkan pada kepercayaan, namun Tiongkok berusaha menjadikannya seolah-olah semua pertemuan antara diplomatnya dan perwakilan pemerintah Filipina adalah perundingan dengan hasil yang mengikat,” katanya.
“Mereka tidak mempunyai hak untuk menuntut Filipina tentang bagaimana Filipina mengelola wilayah yang merupakan hak kedaulatannya,” tambah Amador.
