/2024/07/06/57689534.jpg "Maduro 2.0: Apa yang Terjadi Jika AS Menyingkirkan Ayatollah Khamenei?")
Sumber: Telegraph | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Singkatnya, jika AS tidak bersedia menduduki Iran untuk memaksakan kehendaknya, lembaga-lembaga Republik Islam kemungkinan besar tidak akan tunduk. Mereka bisa saja memilih pengganti Khamenei tanpa menghiraukan keinginan Washington.
Menurut Konstitusi Republik Islam Iran, Pemimpin Tertinggi baru harus dipilih oleh Majelis Ahli, sebuah badan beranggotakan 88 ulama yang bertugas mengawasi kinerja Pemimpin Tertinggi dan memberhentikannya jika dianggap tidak mampu menjalankan tugas.
Anggota Majelis Ahli dipilih rakyat setiap delapan tahun, tetapi semua kandidat harus berasal dari kalangan ulama dan terlebih dahulu disaring oleh Dewan Wali, sebuah lembaga beranggotakan 12 orang (ahli hukum dan ulama). Separuh ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, separuh lainnya oleh Pemimpin Tertinggi.
Akibatnya, Majelis Ahli saat ini didominasi ulama konservatif loyalis Khamenei, yang kecil kemungkinannya memilih sosok dengan kebijakan yang sangat berbeda.
Jadi, jika Khamenei disingkirkan oleh Delta Force atau wafat karena usia (ia kini berusia 86 tahun), siapa yang mungkin menggantikannya?
Secara teori, Pemimpin Tertinggi harus merupakan ulama dengan keilmuan tinggi dan penguasaan mendalam atas hukum Islam, meski aturan ini bisa “dilonggarkan” (kritikus menilai Khamenei sendiri belum memiliki gelar Ayatollah yang memadai saat pertama kali menjabat).
Tonton: Dianggap Gangguan Mental, Seruan Pemakzulan Trump Menguat
IranWire, media independen Iran yang berbasis di luar negeri, baru-baru ini menyebut lima ulama kuat yang memiliki kredensial dan jaringan politik untuk menjadi penerus: Alireza Arafi, Hassan Ameli, Mohammad Reza Modarresi Yazdi, Ahmad Hosseini Khorasani, dan Mohammad Mehdi Mirbagheri.
Sebagian dinilai lebih keras dibanding yang lain, tetapi semuanya loyal pada rezim. Bahkan jika ada perubahan kebijakan, belum tentu arah perubahan itu sesuai dengan kepentingan Trump.
