Maduro 2.0: Apa yang Terjadi Jika AS Menyingkirkan Ayatollah Khamenei?

Sumber: Telegraph | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Donald Trump sedang mengirimkan sebuah “armada” ke Timur Tengah. Kapal induk USS Abraham Lincoln beserta kelompok tempurnya dijadwalkan tiba di Laut Arab dalam beberapa hari ke depan. Jet-jet tempur Amerika yang biasanya bermarkas di Inggris telah mendarat di Yordania. Sistem pertahanan antirudal pun sudah ditempatkan di kawasan Teluk.

Semua ini memang belum membuktikan bahwa Donald Trump sedang bersiap berperang melawan Republik Islam Iran. Namun, langkah-langkah tersebut persis seperti apa yang akan ia lakukan jika benar-benar menyiapkan perang. Dan meskipun detail rencana militernya tidak diketahui publik, kemiripannya dengan pengerahan kekuatan AS di sekitar Venezuela tahun lalu sulit diabaikan.

Hal ini memunculkan pertanyaan besar: apakah Trump tengah merencanakan pengulangan operasi penculikan Nicolas Maduro, sebuah operasi “pemenggalan kepemimpinan” di mana Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dibunuh atau diculik, sementara rezim Iran tetap dipertahankan? Dan jika pasukan AS mampu melakukannya, apa dampaknya?

Melansir The Telegraph, di Venezuela, jika presiden wafat, jatuh sakit, atau tidak mampu menjalankan tugas (misalnya ditangkap oleh Delta Force), maka wakil presiden otomatis mengambil alih. Karena itu, perencana Amerika diyakini sudah tahu bahwa Delcy Rodríguez akan menggantikan Maduro dan kemungkinan besar telah menghubunginya terlebih dahulu untuk memastikan kerja sama.

Sulit membayangkan Amerika akan melancarkan operasi untuk menyingkirkan Khamenei tanpa terlebih dulu menentukan sosok penerus yang mereka anggap bisa diterima. Jika mengikuti pola Venezuela, ini berarti AS tidak akan mencoba mengangkat tokoh oposisi di pengasingan, seperti Reza Pahlavi, putra mahkota Iran yang memosisikan diri sebagai simbol alternatif kepemimpinan nasional.

Namun di sisi lain, Washington juga jelas tidak ingin sistem pemerintahan ulama, sebagaimana diatur dalam konstitusi Republik Islam Iran saat ini, terus berlanjut.

Sebagian pihak menduga Amerika akan lebih memilih figur “orang kuat” yang pragmatis, seperti Mohammad Bagher Ghalibaf, ketua parlemen konservatif, mantan wali kota Teheran, sekaligus eks komandan Garda Revolusi Iran (IRGC).

Hasil akhirnya, menurut spekulasi ini, bisa berupa kediktatoran militer yang korup, siap bernegosiasi dengan Trump selama kekuasaan dan kekayaannya tidak diganggu. Ini tentu menjadi mimpi buruk bagi warga Iran yang berani turun ke jalan melakukan protes bulan ini, namun sejalan dengan hasil intervensi AS di Venezuela.

Di Caracas, skenario itu tampak berjalan: Rodríguez sudah siap mengambil alih kekuasaan sebagai wakil presiden.

Namun Iran adalah kasus yang sangat berbeda.

Jika Amerika tidak menginginkan Ayatollah baru, mereka tidak bisa sekadar menyingkirkan Khamenei lalu membiarkan mekanisme suksesi konstitusional berjalan seperti di Venezuela. Upaya menggulingkan sekaligus Pemimpin Tertinggi dan struktur teokrasi di bawahnya hampir pasti akan menghadapi perlawanan keras dan penuh kekerasan.

Kekacauan bisa terjadi. Perang saudara, dan bencana kemanusiaan bagi rakyat Iran, bukanlah sesuatu yang mustahil.

Singkatnya, jika AS tidak bersedia menduduki Iran untuk memaksakan kehendaknya, lembaga-lembaga Republik Islam kemungkinan besar tidak akan tunduk. Mereka bisa saja memilih pengganti Khamenei tanpa menghiraukan keinginan Washington.

Menurut Konstitusi Republik Islam Iran, Pemimpin Tertinggi baru harus dipilih oleh Majelis Ahli, sebuah badan beranggotakan 88 ulama yang bertugas mengawasi kinerja Pemimpin Tertinggi dan memberhentikannya jika dianggap tidak mampu menjalankan tugas.

Anggota Majelis Ahli dipilih rakyat setiap delapan tahun, tetapi semua kandidat harus berasal dari kalangan ulama dan terlebih dahulu disaring oleh Dewan Wali, sebuah lembaga beranggotakan 12 orang (ahli hukum dan ulama). Separuh ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, separuh lainnya oleh Pemimpin Tertinggi.

Akibatnya, Majelis Ahli saat ini didominasi ulama konservatif loyalis Khamenei, yang kecil kemungkinannya memilih sosok dengan kebijakan yang sangat berbeda.

Jadi, jika Khamenei disingkirkan oleh Delta Force atau wafat karena usia (ia kini berusia 86 tahun), siapa yang mungkin menggantikannya?

Secara teori, Pemimpin Tertinggi harus merupakan ulama dengan keilmuan tinggi dan penguasaan mendalam atas hukum Islam, meski aturan ini bisa “dilonggarkan” (kritikus menilai Khamenei sendiri belum memiliki gelar Ayatollah yang memadai saat pertama kali menjabat).

Tonton: Dianggap Gangguan Mental, Seruan Pemakzulan Trump Menguat

IranWire, media independen Iran yang berbasis di luar negeri, baru-baru ini menyebut lima ulama kuat yang memiliki kredensial dan jaringan politik untuk menjadi penerus: Alireza Arafi, Hassan Ameli, Mohammad Reza Modarresi Yazdi, Ahmad Hosseini Khorasani, dan Mohammad Mehdi Mirbagheri.

Sebagian dinilai lebih keras dibanding yang lain, tetapi semuanya loyal pada rezim. Bahkan jika ada perubahan kebijakan, belum tentu arah perubahan itu sesuai dengan kepentingan Trump.