Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JERUSALEM. Gaza, sebuah wilayah pesisir yang telah lama menjadi pusat konflik antara Israel dan Palestina, kini menjadi sorotan dalam wacana internasional terkait potensi pengembangannya sebagai destinasi properti mewah.
Visi ini pertama kali diungkapkan oleh Jared Kushner, mantan penasihat senior Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang melihat potensi besar dalam properti tepi pantai Gaza. Trump sendiri pernah menyatakan bahwa Gaza dapat menjadi "lebih baik dari Monaco" jika dibangun dengan benar.
Namun, rencana ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk negara-negara Arab dan organisasi Palestina, yang menganggapnya sebagai bentuk pemindahan paksa penduduk asli.
Latar Belakang: Dari Konflik ke Visi Pengembangan
Gaza telah menjadi wilayah yang dilanda konflik selama beberapa dekade. Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza.
Baca Juga: Trump Percepat Pemangkasan Pegawai Intelijen AS, Elon Musk Pimpin Reformasi
Dalam situasi ini, Kushner mengusulkan ide radikal untuk mengubah Gaza menjadi destinasi properti mewah internasional. Menurutnya, properti tepi pantai Gaza memiliki nilai yang sangat tinggi jika difokuskan pada pembangunan mata pencaharian yang berkelanjutan.
Dalam konferensi pers pada Februari 2025, Trump mengulang visi Kushner dengan menyatakan bahwa Gaza dapat menjadi "Riviera Timur Tengah" di bawah kendali Amerika Serikat.
Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Palestina dan negara-negara Arab. Mereka menilai rencana ini sebagai bentuk pembersihan etnis yang melanggar hukum internasional.
Tantangan dan Keraguan terhadap Rencana Pengembangan
Arab Saudi, sebagai kekuatan utama di dunia Arab, menyatakan keraguan terhadap rencana Trump. Seorang sumber dekat dengan istana kerajaan di Riyadh menyatakan bahwa pernyataan Trump tidak dipikirkan secara matang dan mustahil untuk diimplementasikan.
Selain itu, negara-negara Teluk menolak untuk berinvestasi di Gaza tanpa adanya jalan menuju negara Palestina yang merdeka.
Baca Juga: China Seret Trump ke WTO atas Kebijakan Tarif Kontroversial AS
Kepemilikan tanah di Gaza diatur oleh campuran kompleks peraturan dan adat yang berasal dari era Ottoman, mandat Inggris, hukum Yordania, serta praktik klan.
Dokumen kepemilikan tanah sering kali didasarkan pada rezim hukum sebelumnya, yang membuat proses pembelian tanah oleh pihak asing sangat sulit. Saat ini, terdapat pembatasan ketat terhadap pembelian tanah oleh warga asing.
Rekonstruksi Gaza: Estimasi Biaya dan Tantangan
Setelah 15 bulan pemboman, Gaza saat ini lebih mirip dengan "lokasi pembongkaran" menurut istilah Trump. Steve Witkoff, utusan khusus Timur Tengah Trump dan mantan pengembang properti, memperkirakan bahwa rekonstruksi Gaza membutuhkan waktu 10-15 tahun dengan biaya yang bisa mencapai US$100 miliar.
Meskipun negara-negara Teluk dianggap sebagai sumber potensial investasi untuk rekonstruksi Gaza, mereka menolak untuk memberikan pendanaan selama tidak ada jalan menuju negara Palestina yang merdeka. Bagi investor potensial lainnya, ketidakpastian situasi politik dan keamanan di Gaza saat ini dinilai lebih besar daripada potensi keuntungan.
Reaksi Kelompok Pemukim Israel
Kelompok pemukim Israel menyambut antusias visi Trump dan Kushner. Mereka telah lama bermimpi untuk kembali ke pemukiman di Gaza yang ditinggalkan 20 tahun lalu di bawah kepemimpinan mantan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon.
Baca Juga: Tanggapi Trump, Saudi Tegaskan Tak akan Jalin Hubungan dengan Israel Tanpa Palestina
Meskipun Trump menyatakan bahwa ia tidak melihat pemukiman Yahudi dibangun kembali di Gaza, komentarnya langsung diambil alih oleh kelompok pemukim.
Pada tahun 2024, Gerakan Nachala, yang mempromosikan pemukiman Yahudi di Tepi Barat, membantu mengorganisir konferensi di tepi Gaza yang bertajuk "Mempersiapkan Pemukiman Kembali di Gaza".
Konferensi ini dihadiri oleh politisi dari partai Likud pimpinan Netanyahu dan lainnya, yang membahas rencana untuk "mendorong emigrasi" warga Palestina dari Gaza dan membangun kembali pemukiman.
