Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. China secara resmi mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Rabu (6/2) terhadap kebijakan tarif baru Presiden AS Donald Trump.
Gugatan ini menentang tarif 10% atas impor dari China serta pencabutan pengecualian bea masuk untuk paket bernilai rendah. Beijing menilai langkah tersebut sebagai bentuk proteksionisme yang melanggar aturan WTO.
Permintaan konsultasi perdagangan dari China muncul di tengah kekacauan yang melanda sektor logistik dan ritel akibat kebijakan baru Trump. Penghapusan kebijakan "de minimis"—yang sebelumnya membebaskan pajak untuk paket impor di bawah US$800—menyebabkan ketidakpastian bagi perusahaan e-commerce seperti Shein, Temu, dan Amazon.
Seorang pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) menegaskan bahwa semua paket kecil dari China dan Hong Kong kini harus memiliki dokumen bea cukai sebelum tiba di AS. Jika tidak, ada kemungkinan kargo akan dikembalikan ke negara asal.
Baca Juga: Tanggapi Trump, Saudi Tegaskan Tak akan Jalin Hubungan dengan Israel Tanpa Palestina
China Menilai Tarif AS Diskriminatif dan Tidak Berdasar
Dalam dokumen gugatan yang diajukan ke WTO, China menilai bahwa tarif baru Trump diberlakukan dengan alasan yang tidak berdasar, yakni menghentikan aliran opioid fentanyl dan bahan kimia prekursor ke AS. Beijing menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar fakta yang kuat.
Selain itu, China menilai tarif ini bersifat diskriminatif karena hanya berlaku untuk barang asal China, yang bertentangan dengan komitmen AS dalam WTO.
Gugatan ini merupakan langkah awal dalam proses sengketa perdagangan yang berpotensi menghasilkan keputusan bahwa tarif Trump melanggar aturan perdagangan global—seperti yang terjadi dalam putusan WTO tahun 2020 terkait tarif era pertama kepemimpinan Trump terhadap China.
Namun, China kemungkinan tidak akan mendapatkan kelegaan meskipun memenangkan gugatan ini. Hal ini disebabkan oleh lumpuhnya Badan Banding WTO sejak beberapa tahun terakhir, akibat blokade AS terhadap pengangkatan hakim banding yang dianggap memiliki kewenangan berlebihan.
Kekacauan dalam Sektor Pengiriman dan E-Commerce
Kebijakan baru ini langsung menimbulkan kekacauan dalam industri pengiriman dan perdagangan elektronik lintas negara. Layanan Pos AS (USPS) awalnya sempat menangguhkan penerimaan paket dari China dan Hong Kong tetapi kemudian kembali menerima pengiriman, setelah bekerja sama dengan CBP untuk menerapkan mekanisme baru dalam pengumpulan tarif.
Martin Palmer, salah satu pendiri Hurricane Commerce—penyedia data e-commerce lintas negara—mengungkapkan bahwa situasi ini menciptakan ketidakpastian di kalangan pebisnis. "Saat ini, kami semua seperti ayam tanpa kepala, mencoba menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Bisa saja dalam dua minggu semuanya kembali normal," ujarnya.
Baca Juga: Trader: Pasar Kripto Kian Membingungkan, Logika Sudah Tak Lagi Ada!
Salah satu alasan utama kebijakan ini adalah tuduhan bahwa pengecualian de minimis telah dimanfaatkan untuk menyelundupkan fentanyl dan bahan kimia prekursor ke AS tanpa pemeriksaan ketat. Beberapa laporan investigasi Reuters juga menemukan bahwa para penyelundup narkoba mengeksploitasi celah ini.
Menurut USPS, mereka kini sedang mencari cara untuk mengimplementasikan mekanisme pengumpulan tarif baru agar dapat meminimalkan gangguan terhadap pengiriman.
Trump dan Xi Jinping Belum Berkomunikasi
Hingga Rabu, belum ada komunikasi yang dijadwalkan antara Presiden Trump dan Presiden China Xi Jinping untuk membahas kebijakan tarif baru ini serta tindakan balasan dari Beijing. Sumber yang mengetahui situasi ini menyebutkan bahwa Trump tidak terburu-buru untuk berbicara dengan Xi.
Sebagai respons atas tarif baru AS, China menerapkan tarif balasan terhadap impor batu bara, gas alam cair (LNG), minyak mentah, dan peralatan pertanian dari AS. Selain itu, Beijing juga membuka investigasi antimonopoli terhadap Google, yang merupakan bagian dari Alphabet Inc.
Kebijakan tarif mendadak ini mengejutkan banyak pihak di industri ritel dan pengiriman barang. Maureen Cori, salah satu pendiri Supply Chain Compliance, mengatakan bahwa tidak ada waktu bagi perusahaan untuk mempersiapkan diri. "Saat ini, kami membutuhkan arahan jelas dari pemerintah tentang bagaimana menangani kebijakan ini yang diterapkan tanpa peringatan," katanya.
Sebelumnya, paket yang masuk melalui skema de minimis diproses secara massal sehingga ratusan hingga ribuan kiriman dapat lolos bea cukai dalam satu waktu. Namun, dengan aturan baru, setiap paket memerlukan pemeriksaan individual, yang meningkatkan beban kerja bagi layanan pos, broker, dan petugas bea cukai.
Menurut data CBP, sebanyak 1,36 miliar paket dikirim ke AS melalui skema de minimis pada tahun 2024, meningkat 36% dibandingkan tahun 2023. Lonjakan ini terjadi seiring dengan meningkatnya tren belanja daring global.
Baca Juga: Tentang Sikap Trump, Hamas Bersumpah Tak akan Membiarkan Tanah Air Mereka Tercabut
Ketidakpastian Dampak Tarif terhadap Ekonomi AS
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, membela strategi tarif Trump dalam wawancara pertamanya sejak menjabat. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk membawa kembali industri manufaktur ke AS, terutama bagi sektor-sektor yang sebelumnya telah hengkang ke luar negeri.
Namun, pejabat Federal Reserve AS menyoroti ketidakpastian kebijakan tarif dalam menentukan arah kebijakan moneter. Presiden Fed Chicago, Austan Goolsbee, memperingatkan bahwa mengabaikan dampak inflasi dari tarif akan menjadi kesalahan.
Sementara itu, Presiden Fed Richmond, Thomas Barkin, menyatakan bahwa masih terlalu dini untuk mengetahui apakah kenaikan biaya akibat tarif akan diserap oleh perusahaan atau diteruskan kepada konsumen.
Dengan dinamika yang terus berkembang, kebijakan perdagangan AS-China di bawah kepemimpinan Trump diperkirakan akan terus menjadi sorotan utama dalam ekonomi global.
