Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - BEIJING/TAIPEI. China mengancam akan mengambil tindakan balasan atas rencana perjalanan Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat (AS), Alex Azar ke Taiwan.
Ancaman tersebut dilontarkan Beijing ketika pulau yang diklaim China itu sebagai miliknya bersiap menyambut kunjungan resmi tingkat tertinggi AS dalam empat dekade.
Kunjungan Menteri Kesehatan AS yang dimulai pada Minggu ini semakin memperpanjang ketegangan antara Beijing dan Washington. Mulai dari ketegangan perdagangan, hak asasi manusia hingga pandemi virus corona.
Baca Juga: Menteri Kesehatan AS akan berkunjung ke Taiwan, China bisa marah
China menyebut Taiwan sebagai masalah yang paling sensitif dan penting dalam hubungan bilateral dengan AS.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin mengatakan bahwa setiap upaya menyangkal dan menentang prinsip satu China, yang menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari China, akan berakhir dengan kegagalan.
"Tiongkok akan mengambil tindakan balasan yang kuat dalam menanggapi perilaku AS," kata Wang seperti dilansir Reuters, Kamis (6/8).
Namun Wang tidak merinci apa tindakan balasan yang akan diambil Negeri Tirai Bambu tersebut. Namun, bulan lalu, China mengatakan akan menjatuhkan sanksi pada Lockheed Martin karena menjual senjata AS ke Taiwan.
Sementara Taiwan menepis kritik China dan mengatakan bahwa Beijing tak memiliki hak untuk mengomentari kunjungan tersebut.
Washington memutuskan hubungan resmi dengan Taipei pada 1979 untuk mendukung Beijing. Namun pemerintahan Trump telah menjadikan penguatan dukungan terhadap pulau demokrasi itu sebagai prioritas dan mendorong peningkatan penjualan senjata ke Taiwan.
Baca Juga: Masalah Laut China Selatan dengan Tiongkok, Malaysia: Solidaritas ASEAN harus kuat
Menkes AS yang dijadwalkan bertemu dengan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, datang untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan kesehatan masyarakat dengan Taiwan, serta mendukung peran internasional Taiwan dalam memerangi pandemi.
Selama ini, Taiwan tidak dapat masuk ke sebagian besar lembaga global, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), karena keberatan China, yang memandang pulau itu sebagai provinsi China yang tidak berhak atas hak apa pun yang diberikan oleh kenegaraan.
