Pasukan Thailand Masih Duduki Wilayah Kamboja Meski Ada Kesepakan Damai Mediasi Trump

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menyatakan bahwa pasukan Thailand masih menduduki wilayah Kamboja pasca bentrokan tahun lalu, meskipun telah tercapai kesepakatan damai yang dimediasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Dalam wawancara pertamanya dengan media internasional sejak menjabat pada 2023, Hun Manet mendesak Thailand agar mengizinkan Komisi Perbatasan Bersama (Joint Boundary Commission/JBC) mulai bekerja untuk menyelesaikan sengketa perbatasan kedua negara.

Situasi Perbatasan Disebut “Rapuh”

Hun Manet menyampaikan pernyataan tersebut saat berkunjung ke Washington untuk menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk oleh Trump.

Badan ini awalnya dibuat untuk mengawasi rencana perdamaian Gaza, namun Trump menyatakan dapat memiliki peran yang lebih luas, termasuk dalam meredakan ketegangan di kawasan lain.

Menurut Hun Manet, situasi di perbatasan Kamboja–Thailand masih “rapuh” meskipun gencatan senjata telah disepakati pada 27 Desember lalu, menyusul pecahnya kembali pertempuran terburuk dalam lebih dari satu dekade pada Juli tahun lalu.

Konflik tersebut menyebabkan ratusan ribu warga mengungsi dan mengganggu aktivitas perdagangan di sepanjang perbatasan sepanjang 508 mil (817 km).

Kesepakatan damai yang ditandatangani pada Oktober bersama Trump dan Perdana Menteri Malaysia sempat runtuh dalam hitungan minggu sebelum akhirnya dicapai gencatan senjata baru pada akhir Desember.

“Kami masih memiliki pasukan Thailand yang menduduki wilayah Kamboja jauh di dalam beberapa area. Ini bahkan melampaui klaim sepihak garis perbatasan Thailand sendiri,” ujar Hun Manet kepada Reuters.

Ia menuduh pasukan Thailand memasang kontainer pengiriman dan kawat berduri di wilayah yang telah lama diakui sebagai teritori Kamboja, sehingga warga setempat belum dapat kembali ke rumah mereka.

“Ini bukan tuduhan, tetapi pernyataan fakta di lapangan,” tegasnya.

Hun Manet menambahkan bahwa Kamboja tidak dapat menerima apa yang disebutnya sebagai “pelanggaran terhadap kedaulatan atau integritas teritorial kami.”

Thailand Bantah Tuduhan Pendudukan

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Thailand membantah tudingan tersebut. Juru bicara kementerian, Laksamana Muda Surasant Kongsiri, menyatakan bahwa Thailand mempertahankan posisi pasukan sebagai bagian dari langkah de-eskalasi sesuai pernyataan bersama.

“Kami mematuhi pernyataan bersama, yang menyepakati untuk mempertahankan penempatan pasukan yang ada. Tidak ada penguatan tambahan,” ujarnya.

Hun Manet menegaskan satu-satunya cara untuk memverifikasi situasi di lapangan adalah melalui mekanisme teknis yang telah disepakati kedua negara, yakni melalui JBC berdasarkan perjanjian dan kesepakatan yang berlaku.

Ia berharap Thailand segera mengizinkan komisi tersebut mulai melakukan pengukuran dan demarkasi di zona panas perbatasan. Menurutnya, Thailand sebelumnya menunda proses tersebut dengan alasan pemilu 8 Februari.

Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, memenangkan pemilu di tengah menguatnya sentimen nasionalisme pasca konflik perbatasan.

“Sekarang pemilu sudah selesai, kami berharap Thailand dapat mulai, setidaknya secara teknis, melakukan pengukuran dan demarkasi di zona panas, sehingga kami bisa kembali menjalani kehidupan normal,” kata Hun Manet.

Hubungan Kamboja–AS Menghangat

Hun Manet, 48 tahun, merupakan lulusan Akademi Militer Amerika Serikat di West Point dan menggantikan ayahnya, Hun Sen, setelah pemilu 2023 yang dimenangkan oleh Partai Rakyat Kamboja (CPP) tanpa oposisi signifikan.

Keterlibatan Trump dalam sengketa perbatasan dan latar belakang pendidikan Hun Manet disebut membuka babak baru hubungan Kamboja–Amerika Serikat, setelah selama bertahun-tahun Phnom Penh dinilai semakin dekat dengan China.

Hun Manet menegaskan bahwa hubungan dengan China dan Amerika Serikat “tidak saling eksklusif.” Ia juga menyatakan Kamboja “tidak memiliki apa pun untuk disembunyikan” terkait pangkalan angkatan laut Ream yang ditingkatkan dengan bantuan China.

“Bagi Kamboja, memilih hubungan dengan China atau AS, atau AS di atas China, bukanlah pilihan kami. Kami adalah negara berdaulat. Kami menjalankan kebijakan berteman dengan semua negara,” ujarnya.

Sorotan HAM dan Pemberantasan Penipuan Siber

Pemerintahan AS sebelumnya kerap menekan Kamboja terkait isu demokrasi dan hak asasi manusia. Hun Manet menilai demokrasi tidak hanya diukur dari ekspresi partai politik, tetapi juga mencakup kesehatan, pendidikan, dan kebebasan pers.

Namun, organisasi Reporters Without Borders tahun lalu menempatkan Kamboja di peringkat 161 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia, dengan alasan penahanan terhadap jurnalis.

Selain itu, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam pengoperasian kompleks penipuan siber di Kamboja, termasuk skema penipuan daring seperti romance scam yang menargetkan korban di berbagai negara.

Hun Manet mengakui keberadaan pusat penipuan siber tersebut, namun menegaskan pemerintahnya tengah melakukan penindakan dan menyusun undang-undang untuk memberantas praktik tersebut.

“Ya, mereka ada. Mereka sudah ada. Apakah itu berarti kami membiarkan atau mendukungnya? Tidak,” ujarnya, seraya menyebut upaya deportasi pekerja di pusat penipuan dan penutupan kompleks terkait.

Dengan ketegangan perbatasan yang belum sepenuhnya reda serta dinamika geopolitik antara AS dan China, perkembangan hubungan Kamboja–Thailand dan peran Washington dalam menjaga stabilitas kawasan akan terus menjadi sorotan internasional.