Sumber: Channel News Asia | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - PBB. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan pada Rabu (3/2), PBB akan melakukan segala daya untuk menekan militer Myanmar dan "memastikan kudeta gagal".
Myanmar jatuh kembali ke pemerintahan militer pada Senin (1/2), ketika tentara menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya dalam serangkaian serangan fajar, mengakhiri eksperimen singkat negara itu dengan demokrasi.
"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan kudeta ini gagal," kata Guterres kepada The Washington Post, seperti dilansir Channel News Asia.
"Setelah pemilu yang saya yakini berlangsung normal dan setelah periode transisi yang besar, sama sekali tidak dapat diterima untuk membalikkan hasil pemilu dan keinginan rakyat," tegasnya.
Ketika ditanya tentang dakwaan Aung San Suu Kyi, Guterres menyatakan, "jika kita bisa menuduhnya atas sesuatu, (itu) berarti dia terlalu dekat dengan militer, apakah dia terlalu melindungi militer".
Baca Juga: Atas nama stabilitas negara, militer Myanmar blokir Facebook
Baca Juga: Panglima Militer Myanmar: Pengambilalihan kekuasaan tak terhindarkan
“Saya berharap, demokrasi bisa maju lagi di Myanmar. Tapi, untuk itu, semua narapidana harus dibebaskan, tatanan konstitusi harus ditegakkan kembali,” tambahnya.
Menyesalkan Dewan Keamanan PBB
Sekretaris Jenderal PBB juga menyesalkan Dewan Keamanan tidak bisa menyetujui pernyataan bersama tentang kudeta Myanmar, setelah pertemuan darurat yang diprakarsai oleh Inggris.
Menurut draf teks yang diusulkan pada awal minggu untuk dinegosiasikan, Dewan Keamanan PBB akan menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas kudeta di Myanmar dan mengutuknya, serta menuntut militer "segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah".
Berdasarkan draft yang diperoleh AFP dan dikutip Channel News Asia itu, Dewan Keamanan PBB juga akan menuntut agar keadaan darurat satu tahun dicabut.
Hingga Rabu (3/2) malam, menurut para diplomat, negosiasi terus berlanjut antara 15 anggota Dewan Keamanan PBB, terutama dengan China dan Rusia, yang pada Selasa (2/2) memblokir adopsi pernyataan itu.
