Pengamat Kritik Pemerintah Indonesia yang Tidak Mengutuk Invasi Rusia ke Ukraina

Kamis, 01 September 2022 | 18:01 WIB   Reporter: Noverius Laoli
Pengamat Kritik Pemerintah Indonesia yang Tidak Mengutuk Invasi Rusia ke Ukraina

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Istana Maryinsky, Kyiv, untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Rabu (29/6/2022). Pengamat Kritik Pemerintah Indonesia yang Tidak Mengutuk Invasi Rusia ke Ukraina.


KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pengamat Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Sahid, Algooth Putranto menilai Pemerintah Joko Widodo telah mengabaikan nurani rakyat yang tidak menyetujui tindakan Rusia menyerbu Ukraina.

“Hasil survei SMRC sudah sangat jelas bahwa mayoritas responden tidak setuju Rusia menyerbu Ukraina dan menilai sebaiknya Presiden Jokowi mengambil peran aktif ikut mendamaikan perang Rusia-Ukraina. Yang terjadinya malah pemerintah kita tak tegas,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (1/9).

Hasil riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang Opini Publik tentang KTT G20 yang dilakukan 5 – 13 Agustus 2022 mendapati sebanyak 71% tidak setuju Rusia menyerbu Ukraina dan 58% menilai sebaiknya Presiden Jokowi mengambil peran aktif ikut mendamaikan perang Rusia-Ukraina.

Menariknya, mayoritas responden yang tidak setuju tidak kemudian mendukung pelarangan Rusia menghadiri kegiatan G20 di Bali. Sehingga dapat diartikan masyarakat kita sudah dapat membedakan antara bersikap dan bertingkah laku sebagai tuan rumah kegiatan internasional.  

Baca Juga: Militer China Telah Simulasikan Serangan Terhadap Kapal Angkatan Laut AS

Hal ini jelas bertolak belakang dengan sikap pemerintah Joko Widodo yang cenderung ragu bersikap terhadap Rusia. Di panggung diplomasi, Kementerian Luar Negeri maupun Presiden Joko Widodo selalu bermain cantik di forum PBB. 

“Jokowi yang terpilih pada Pemilu 2014, di tahun 2016 berani membusungkan dada di depan agresivitas China di Natuna. Pemilih terdidik tentu sadar itu sekadar pertunjukan, namun itu dibutuhkan untuk menunjukkan sikap kebangsaan kita,” tuturnya.

Sikap bangsa Indonesia, lanjutnya, sudah sangat jelas dipaparkan dalam Pembukaan UUD 1945 dimana bangsa Indonesia meyakini penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Selain itu, bangsa Indonesia yang merebut kemerdekaan meyakini harus turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. “Dalam kasus Ukraina, pemerintah kita sikapnya pagi kedelai, sore tempe alias mencla-mencle.”

Pada satu sisi, sikap ragu pemerintah Joko Widodo akibat belenggu mega proyek Kilang Minyak Tuban atau Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia (M2P) yang dimiliki oleh PT Pertamina Rosneft untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri dan memproduksi petrokimia berkualitas tinggi.

Baca Juga: Kepala Pertahanan Jerman: Jangan Remehkan Kekuatan Militer Rusia

M2P dengan kapasitas pengolahan sebesar 300 ribu barel per hari yang akan menghasilkan 30 juta liter BBM per hari untuk jenis gasoline dan diesel, 4 juta liter avtur per hari serta produksi petrokimia sebesar 4,25 juta ton per tahun.

“Ini adalah proyek senilai Rp211,9 triliun sejak diteken  kerja sama antara Pertamina dan Rosneft PJSC (Rusia) terbentuk di tahun 2017, dan ditargetkan pada 2026 sudah bisa beroperasi. Kepentingan ini jelas membuat Jokowi gamang,” tuturnya.

Meski demikian, Algooth Putranto berharap hasil survei SMRC dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah mengambil sikap. “Pemerintah kita ini kan terkenal mendengarkan rakyat. Lihat saja itu beberapa aturan lahir atau batal karena suara publik. Meski dalam hal Ukraina, saya kok pesimistis!”

Editor: Noverius Laoli

Terbaru