kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45933,33   -2,02   -0.22%
  • EMAS1.321.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Peternak Korea Selatan Marah Soal RUU Daging Anjing


Kamis, 30 November 2023 / 10:59 WIB
Peternak Korea Selatan Marah Soal RUU Daging Anjing
ILUSTRASI. Asosiasi Peternak Daging Anjing Korea berang terkait usulan pelarangan konsumsi daging anjing di Korea Selatan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto


Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Pekan lalu, Kim juga menyinggung perkembangan legislatif kepada Ratu Camilla selama kunjungan kenegaraan pasangan tersebut ke London. Sebagai tanggapan, Ratu Camilla mengatakan mereka menyambut baik upaya Kim, kata juru bicara kepresidenan kepada wartawan.

Inisiatif pemerintah yang mempertimbangkan pelarangan daging anjing di Korea Selatan telah terhenti di masa lalu karena protes panas dari pihak-pihak yang berkecimpung dalam industri ini.

Sebelumnya diberitakan, pada Jumat (17/11/2023), kepala kebijakan partai yang berkuasa mengatakan, Korea Selatan menargetkan akan melarang makan daging anjing. Pelarangan ini sekaligus mengakhiri kontroversi mengenai kebiasaan kuno tersebut di tengah meningkatnya kesadaran akan hak-hak hewan.

Mengutip Reuters, praktik memakan daging anjing di Korea telah menuai kritik dari luar negeri karena kekejamannya. Meski demikian, terdapat juga peningkatan penolakan di dalam negeri, terutama dari generasi muda.

Baca Juga: Angka Kelahiran Rendah, Pemerintah Kota di Korea Selatan Jadi Biro Jodoh

“Sudah waktunya untuk mengakhiri konflik sosial dan kontroversi seputar konsumsi daging anjing melalui pemberlakuan undang-undang khusus untuk mengakhirinya,” jelas Yu Eui-dong, kepala kebijakan People Power Party, pada pertemuan dengan pejabat pemerintah dan aktivis hak-hak binatang.

Menurut Yu, pemerintah dan partai yang berkuasa akan mengajukan rancangan undang-undang tahun ini untuk menegakkan larangan tersebut.

Dia juga bilang bahwa dengan dukungan bipartisan yang diharapkan, rancangan undang-undang tersebut harus disahkan oleh parlemen.




TERBARU

[X]
×