Sumber: Reuters | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - TOKYO. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan mengunjungi Seoul pada hari Minggu (7/5) untuk bertemu dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, di tengah ancaman nuklir dari Korea Utara dan meningkatnya ketegasan China.
Kunjungan bilateral Kishida, yang pertama oleh seorang pemimpin Jepang ke Korea Selatan dalam 12 tahun. Ini mengembalikan perjalanan yang dilakukan Yoon ke Tokyo pada bulan Maret lalu. Di mana kedua kepala negara itu berusaha untuk menutup bab tentang perselisihan sejarah yang telah mendominasi hubungan Jepang-Korea Selatan selama bertahun-tahun.
Yoon menghadapi kritik di Korea Selatan bahwa dia telah memberikan lebih dari yang dia terima dalam upayanya untuk meningkatkan hubungan dengan Jepang, termasuk dengan mengusulkan agar bisnis Korea Selatan - bukan perusahaan Jepang seperti yang diperintahkan oleh pengadilan - mengkompensasi korban tenaga kerja masa perang selama Jepang 1910-1945 pendudukan kolonial.
Para pejabat Korea Selatan berharap Kishida akan memberikan semacam isyarat sebagai balasan dan menawarkan beberapa dukungan politik, meskipun hanya sedikit pengamat yang mengharapkan permintaan maaf formal lebih lanjut atas kesalahan sejarah. Yoon sendiri telah memberi isyarat bahwa dia tidak percaya itu perlu.
Alih-alih, fokus pertemuan antara Kishida dan Yoon akan berkisar pada kerja sama keamanan dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara, kata Shin-wha Lee, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Korea yang berbasis di Seoul.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 6,5 Melanda Jepang, Sejumlah Orang Terluka dan Merusak Bangunan
"Dalam kerangka 'Deklarasi Washington', yang menguraikan rencana untuk memperkuat pencegahan yang diperluas, Korea akan mencari cara untuk meningkatkan upaya kolaboratif dengan Jepang," tambahnya.
"Kami memiliki banyak peluang untuk bekerja sama dalam mengatasi ancaman Korea Utara" dan mengamankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kata seorang pejabat kementerian luar negeri Jepang.
Ketegangan meningkat antara Washington dan Beijing karena China menjadi lebih tegas dalam klaim teritorialnya atas Taiwan dan di Laut China Selatan, sementara AS menopang aliansi di seluruh Asia-Pasifik.
Tetapi perbedaan historis antara Korea Selatan dan Jepang juga mengancam untuk membayangi hubungan yang berkembang antara kedua pemimpinnya.
Mayoritas warga Korea Selatan percaya bahwa Jepang belum cukup meminta maaf atas kekejaman selama pendudukan Jepang di Korea tahun 1910-1945, kata Lee. "Mereka berpikir Perdana Menteri Kishida harus menunjukkan ketulusan selama kunjungannya ke Korea Selatan, seperti menyebutkan masalah sejarah dan menyampaikan permintaan maaf," tambahnya.
Di sisi lain, Jepang memperlambatnya, kata Daniel Russel, mantan asisten menteri luar negeri AS untuk Asia Timur dan Pasifik.
"Kishida berhati-hati untuk tidak bergerak lebih cepat dari izin politik dalam negerinya," tambahnya, menunjuk pada pencabutan sepihak oleh pemerintah Korea sebelumnya atas penyelesaian 'wanita penghibur' sebagai sumber kewaspadaan Jepang.
Baca Juga: Larangan keluar China Semakin Banyak Seiring Ketatnya Kontrol Politik Xi Jinping
Pada 2015, Korea Selatan dan Jepang mencapai penyelesaian di mana Tokyo mengeluarkan permintaan maaf resmi kepada "wanita penghibur" yang mengatakan bahwa mereka diperbudak di rumah bordil masa perang, dan menyediakan 1 miliar yen atau setara US$ 9,23 juta untuk dana membantu para korban.
Tetapi Presiden Korea Selatan saat itu Moon Jae-in memutuskan untuk membubarkan dana tersebut pada tahun 2018, secara efektif membatalkan perjanjian karena dia mengatakan itu tidak cukup untuk mempertimbangkan kekhawatiran para korban.
Namun, Korea Selatan adalah "tetangga penting yang harus kita ajak bekerja sama dalam berbagai masalah global," kata kementerian luar negeri Jepang.
Kishida telah mengundang Yoon ke KTT Kelompok Tujuh yang ditetapkan akhir bulan ini di Jepang dan akan mengadakan pembicaraan trilateral dengan AS di sela-sela.
Kishida juga akan mendesak pembicaraan trilateral dengan China pada awal tahun ini, Kyodo melaporkan pada hari Jumat, mengutip beberapa sumber diplomatik yang tidak disebutkan namanya.
