Sumber: Reuters | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra, tidak akan mengundurkan diri atau membubarkan parlemen, kata seorang pejabat senior dari partai berkuasa, Pheu Thai, pada hari Sabtu (21/6).
Sorawong Thienthong, yang juga menjabat sebagai menteri pariwisata Thailand, mengatakan dalam sebuah posting Facebook bahwa perdana menteri itu tidak akan mengundurkan diri, meskipun ada seruan agar ia mengundurkan diri setelah ia tampak salah menangani sengketa perbatasan dengan negara tetangga, Kamboja.
"Perdana menteri telah dengan jelas menegaskan kepada kami bahwa ia akan terus melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan berbagai krisis yang dihadapi negara itu sebaik-baiknya," katanya.
Baca Juga: PM Thailand Minta Maaf Usai Rekaman Telepon dengan Eks PM Kamboja Bocor ke Publik
Pemerintah menegaskan bahwa mereka akan terus bekerja, tidak mengundurkan diri, dan tidak membubarkan parlemen.
Paetongtarn, putri dari taipan kontroversial dan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, menghadapi kemarahan dalam negeri atas bocornya panggilan telepon antara dirinya dan mantan pemimpin berpengaruh Kamboja Hun Sen, di mana ia tampak bersujud di hadapan politisi veteran itu dan merendahkan seorang komandan militer senior Thailand.
Partai Bhumjaithai, yang merupakan mitra terbesar kedua dalam koalisi yang berkuasa di Thailand, menarik diri dari aliansi tersebut pada Rabu malam, dengan alasan kebocoran yang terjadi pada hari itu.
Anggota koalisi lainnya, partai Persatuan Bangsa Thailand, tampaknya akan menuntut pengunduran diri Paetongtarn sebagai imbalan atas dukungannya terhadap koalisi yang berkuasa yang dipimpin Pheu Thai dan mengamankan mayoritas parlementernya yang tipis.
Paetongtarn telah meminta maaf atas panggilan telepon dengan Hun Sen, tetapi belum mengomentari krisis tersebut sejauh ini.
Para aktivis juga telah menjadwalkan protes di Bangkok mulai 28 Juni untuk meminta pengunduran diri Paetongtarn, di antaranya kelompok-kelompok dengan sejarah demonstrasi yang berpengaruh terhadap pemerintahan Shinawatra.
Baca Juga: Thailand Bebaskan Pajak Kripto 5 Tahun, Bidik Status Pusat Keuangan Digital Global
