Prancis Kerahkan 70.000 Polisi Antisipasi Kerusuhan di Tengah Gelombang Protes

Sumber: Reuters | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - PARIS. Prancis mengerahkan 70.000 personel kepolisian untuk meredam potensi kerusuhan baru yang diperkirakan akan terjadi pada hari Sabtu (31/10).

Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes nasional yang dipicu oleh kemarahan masyarakat terkait biaya hidup, layanan publik, dan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.

Demonstrasi yang bertepatan dengan perayaan Halloween ini terjadi dua minggu setelah kerusuhan dan penjarahan sempat mengejutkan aparat keamanan, yang mengakibatkan kerusakan pada berbagai toko, bangunan publik, dan tempat usaha di sejumlah kota di Prancis.

Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan kejadian serupa terulang kembali.

"Semua personel telah disiagakan untuk memastikan respons yang sangat tegas terhadap segala bentuk gangguan," ujar Nunez dalam konferensi pers awal pekan ini, seraya memaparkan rincian pengamanan untuk hari yang ia sebut memiliki risiko kerusuhan yang sangat tinggi tersebut.

Pada hari Sabtu, pengadilan administratif tertinggi Prancis mengonfirmasi pelarangan aksi unjuk rasa yang rencananya akan berlangsung di antara dua alun-alun ikonik di Paris, yakni Republique dan Bastille, setelah menolak gugatan yang diajukan oleh serikat pekerja.

Sebagai gantinya, demonstrasi harus dialihkan ke jalan-jalan raya di pinggiran timur kota, jauh dari kawasan perbelanjaan utama di pusat kota Paris.

Pihak berwenang juga mewaspadai kemungkinan para perusuh menggunakan topeng Halloween untuk menyembunyikan identitas mereka.

Nunez mencatat bahwa undang-undang yang berlaku telah mengizinkan polisi untuk melarang penggunaan penutup wajah jika ketertiban umum terancam.

Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa sekitar 150 titik aksi telah direncanakan di seluruh Prancis.

Kedutaan Besar Amerika Serikat mengimbau para pelancong untuk menghindari area yang menjadi lokasi rencana demonstrasi atau perkumpulan massa dalam jumlah besar.

Gelombang protes mulai meningkat pada akhir September, saat pemerintahan minoritas Macron memulai pembahasan anggaran tahun 2027.

Di tengah beban utang publik yang mendekati 120% dari output ekonomi serta meningkatnya biaya pinjaman, pemerintah berada di bawah tekanan untuk membatasi pengeluaran, yang pada gilirannya mempersempit ruang gerak kebijakan mereka.

Para pelajar kini bergabung dengan serikat pekerja dan gerakan Rompi Kuning (Yellow Vest) yang kembali muncul untuk menuntut langkah nyata terkait biaya hidup.

Protes menyebar di seluruh Eropa

Aksi protes ini telah menginspirasi gerakan yang dipimpin oleh kaum muda di seluruh Eropa, dengan demonstrasi yang direncanakan di lebih dari 30 kota di Jerman pada hari Sabtu.

Janji pemerintah Prancis untuk mereformasi sistem pendidikan dan meringankan beban biaya bahan bakar gagal meredam ketidakpuasan.

"Saat saya kecil, saya diberitahu bahwa kaum muda adalah masa depan," ujar Aaron Berthier de Grandry, seorang siswa SMA berusia 15 tahun dari Nogent-sur-Marne, pinggiran kota Paris, yang berencana untuk kembali mengikuti aksi protes.

"Nah, jika kami, sebagai masa depan Prancis, kekurangan sumber daya, itu berarti Prancis pada akhirnya akan runtuh."

Gejolak ini memberikan dorongan politik bagi pemimpin sayap kanan Marine Le Pen, yang saat ini memimpin dalam jajak pendapat menjelang pemilihan presiden bulan April, sementara tokoh-tokoh sentris yang berpotensi menggantikan Macron masih terpecah.

Masalah ini menjadi pukulan terbaru bagi perekonomian Prancis yang, menurut data hari Jumat, telah mengalami kontraksi pada kuartal ketiga.

Kamar Dagang memperkirakan kerugian yang dialami para peritel melebihi €1 miliar (US$1,1 miliar).

Estimasi lain menyebutkan angka total yang dua kali lipat lebih besar jika mencakup kerusakan yang tidak diasuransikan serta hilangnya pendapatan.

Di sepanjang jalan perbelanjaan utama di Paris, lampu-lampu Natal yang dipasang lebih awal kini bersinar di sekitar jendela yang ditutup papan kayu dan teralis pengaman.

Beberapa toko yang menjadi sasaran dalam kerusuhan sebelumnya termasuk gerai merek-merek mewah seperti Hermes, Louis Vuitton, dan Burberry.

Pemerintah terus melanjutkan upaya untuk mengesahkan undang-undang kontroversial yang mewajibkan para perusuh membayar ganti rugi hingga €10.000 atas kerusakan yang mereka timbulkan sendiri, atau kerusakan yang dilakukan oleh kelompok di mana mereka dianggap sebagai bagian di dalamnya.

Kelompok hak asasi manusia dan sejumlah pengacara menyatakan bahwa kebijakan ini berisiko mencederai hak untuk melakukan protes secara damai.