Sumber: Channel News Asia | Editor: S.S. Kurniawan
Militer pekan lalu menahan Aung San Suu Kyi dan puluhan anggota lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (LND), mengakhiri satu dekade pemerintahan sipil dan memicu kecaman internasional.
Dalam menghadapi gelombang pembangkangan yang semakin berani, lembaga penyiaran negara MRTV memperingatkan, penentangan terhadap junta melanggar hukum dan menandakan kemungkinan tindakan keras.
"Tindakan harus diambil sesuai dengan hukum dengan langkah-langkah efektif terhadap pelanggaran yang mengganggu, mencegah dan menghancurkan stabilitas negara, keamanan publik, dan supremasi hukum," kata pernyataan yang dibacakan oleh seorang penyiar MRTV.
Di Yangon, ibu kota komersial Myanmar, kerumunan orang tumpah ke jalan-jalan utama di kota itu, melumpuhkan lalu lintas.
"Ganyang kediktatoran militer" dan "bebaskan Aung San Suu Kyi", teriak pengunjuk rasa, menunjukkan tiga jari yang melambangkan gerakan mereka saat klakson mobil dibunyikan sebagai bentuk dukungan.
