/2026/01/01/487814518.jpg "Regulator India dan UE Sepakat Kerja Sama Pengawasan Lembaga Kliring")
Sumber: Reuters | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - MUMBAI. Bank sentral India dan Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa alias European Securities and Markets Authority (ESMA) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU), mengakhiri kebuntuan selama dua tahun terkait pengawasan lembaga kliring terpusat di India.
Sebelumnya kedua lembaga ini belum mencapai kata sepakat tentang siapa yang berhak mengawasi dan mengatur lembaga kliring India yang dipakai oleh bank-bank Eropa.
Dalam pernyataannya pada Selasa (27/1/2026), ESMA menyatakan kesepakatan tersebut akan memfasilitasi kerja sama dan pertukaran informasi, serta membuka jalan bagi pengakuan kembali lembaga kliring terpusat alias central counterparties (CCP) yang berbasis di India dan berada di bawah pengawasan Reserve Bank of India (RBI).
Baca Juga: Vale Hentikan Operasi Sejumlah Unit Tambang, 2% Produksi Terdampak
ESMA sebelumnya mencabut pengakuan terhadap enam lembaga kliring India setelah berbagai isu regulasi tak kunjung terselesaikan. Selama masa perundingan dengan RBI, otoritas Eropa hanya memberikan akses terbatas kepada institusi keuangan Eropa untuk tetap menggunakan lembaga kliring tersebut guna menjaga kelangsungan aktivitas pasar.
Akibatnya, bank-bank Eropa harus menanggung beban modal yang lebih tinggi untuk eksposur yang terkait dengan lembaga kliring India selama periode tersebut.
Melalui MoU ini, Clearing Corporation of India kini dapat kembali mengajukan permohonan pengakuan di bawah kerangka European Market Infrastructure Regulation (EMIR), ujar ESMA.
Bank sentral India menyatakan kesepakatan ini membentuk kerangka kerja yang memungkinkan ESMA mengandalkan aktivitas regulasi dan pengawasan yang dilakukan RBI, sekaligus tetap menjaga stabilitas keuangan Uni Eropa.
Penandatanganan MoU ini berlangsung seiring dengan pembahasan perdagangan India–Uni Eropa yang tengah berjalan. Dalam perundingan tersebut, kedua pihak berkomitmen untuk menurunkan tarif terhadap berbagai jenis barang guna mendorong peningkatan perdagangan bilateral.
