Regulator Kripto Jepang Kaji Penghapusan Aturan Pembatasan Pendaftaran Token Digital

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Regulator pertukaran mata uang kripto di Jepang sedang menjajaki untuk menghapus aturan pembatasan pendaftarkan token digital. Pembatalan aturan dilakukan setelah pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida menyatakan ketidakpuasannya dengan sistem yang ada. 

Sebelumnya, parlemen Jepang telah meloloskan rancangan  aturan untuk membatasi penerbitan stablecoin. Melalui aturan itu, lembaga non-perbankan di Jepang akan dilarang menerbitkan stablecoin. Penerbitan stablecoin akan terbatas pada bank berlisensi, agen pengiriman uang terdaftar, dan perusahaan perwalian di Jepang.

Undang-undang baru juga memperkenalkan sistem pendaftaran bagi lembaga keuangan untuk menerbitkan stablecoin dan memberikan tindakan terhadap pencucian uang. RUU ini bertujuan melindungi investor dan sistem keuangan dari risiko yang terkait dengan adopsi token digital.

Menurut sumber Bloomberg, The Japan Virtual and Cryto assets Exchange Association (JVCEA), badan yang mengawasi pendaftaran token digital, telah melakukan diskusi untuk memperbolehkan bursa lokal mencantumkan mata uang kripto tanpa melalui proses penyaringan. 

Baca Juga: Australia: Jet Tempur China Cegat Pesawat Patroli Kami di Wilayah Udara Internasional

Dengan perubahan sikap tersebut, lanjut sumber, Regulator yang berdiri sendiri itu akan fokus melakukan pengawasan aset begitu sudah terdaftar ketimbang harus terlibat dalam proses pencatatan. 

Badan itu juga sedang mencermati apakah anggota bursa harus dipaksa untuk menghapus token digitalnya jika masalah muncul pasca memulai debut perdagangan. 

Pelonggaran aturan akan menandai liberalisasi dramatis untuk pasar perdagangan mata uang kripto di Jepang. Itu berpotensi mendorong pendatang baru asing seperti Coinbase Global Inc yang memiliki kompetensi lebih luas mengenai token digital dibanding perusahaan lokal.

Perusahaan asal AS tersebut menawarkan lebih dari 100 koin di negaranya, sedangkan GMO Coin Inc, salah satu perusahaan kripto ter besar di Jepang, hanya memiliki 21 mata uang kripto terdaftar. 

Baca Juga: Kamboja dan China Bantah Bangun Fasilitas Rahasia untuk Angkatan Laut China

Namun, kata sumber tadi, pelonggaran aturan itu, tidak akan berlaku untuk penawaran koin awal. JVCEA menargetkan akan membuat keputusan akhir untuk mengubah aturan itu pada akhir tahun. 

Pada bulan Mei, Kishida dalam sebuah panel diskusi mengkritik proses pencatatan koin. Ia bilang, regulator JVCEA cenderung menghabiskan waktu yang lama untuk pra-penyaringan aset kripto. Itu akan memudahkan kriteria sambil memperhatikan kebutuhan untuk melindungi pengguna.

Seorang pejabat Otoritas Jasa Keuangan Jepang (FSA) mengatakan bahwa pihaknya mengetahui JVCEA sedang membahas tanggapan atas seruan Pemerintahan Kishida untuk proses penyaringan yang lebih sederhana, tetapi tidak jelas rekomendasi apa yang akan dibuat dan apakah FSA akan menyetujuinya.

Seorang perwakilan untuk JVCEA tidak segera tersedia untuk berkomentar.

Persyaratan hukum untuk pertukaran kripto untuk melaporkan rencana apa pun untuk mendaftarkan token baru ke regulator kemungkinan akan tetap ada bahkan jika proses penyaringan dibatalkan, seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan.

Awal tahun ini, JVCEA memperkenalkan daftar hijau cryptocurrency yang dapat didaftarkan oleh pertukaran anggota sekaligus. Sebelum itu, daftar token sering kali harus melalui proses penyaringan yang bisa memakan waktu enam bulan atau lebih, menyebabkan beberapa perusahaan mengeluh bahwa itu mengganggu pertumbuhan.