Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi pusat perhatian global usai mengumumkan kebijakan tarif besar-besaran terhadap barang impor dari berbagai negara.
Dalam pidato yang ia sebut sebagai peringatan “Hari Pembebasan” (Liberation Day), Trump mengumumkan tarif baru yang mencakup hingga 50 persen bea masuk untuk barang-barang dari 60 negara, termasuk Lesotho, Laos, dan Vietnam. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 9 April mendatang.
Sementara itu, tarif dasar sebesar 10 persen akan dikenakan atas seluruh impor dari Inggris mulai 5 April, dan negara-negara anggota Uni Eropa akan menghadapi tarif sebesar 20 persen, sebagaimana dilaporkan oleh BBC.
Trump menyatakan, "Selama beberapa dekade, negara kita telah dijarah, dijarah, diperkosa, dan dirampok oleh negara-negara baik sahabat maupun musuh," saat menyampaikan pengumuman kebijakan tersebut dikutip dari Unilad.
Baca Juga: Daftar Barang yang Bakal Menguras Dompet Rakyat Amerika Akibat Kebijakan Tarif Trump
Tarif sebagai Senjata Ekonomi: Mengulang Sejarah yang Pahit
Pernyataan Trump yang menggema di media sosial bukan hanya mengundang kecaman, tetapi juga membangkitkan ingatan sejarah.
Sebuah unggahan viral menyebut bahwa tarif besar-besaran telah diberlakukan sebelumnya, yakni pada tahun 1828 dan 1930, menunjukkan pola berulang sekitar 100 tahun sekali, seolah sejarah menanti para saksi hidup lenyap sebelum mengulang siklus yang sama.
Tarif tahun 1828, yang dikenal sebagai Tariff of Abominations, merupakan salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah ekonomi AS. Tujuan utama dari tarif ini adalah untuk melindungi industri utara dari persaingan impor luar negeri.
Namun, kebijakan ini menyebabkan keresahan besar di wilayah selatan karena biaya hidup meningkat drastis, yang pada akhirnya memicu Krisis Nullifikasi, yakni penolakan negara bagian terhadap hukum federal.
Pada tahun 1930, Kongres AS mengesahkan Smoot-Hawley Tariff Act, menaikkan tarif impor secara drastis demi melindungi petani dan pelaku usaha lokal setelah krisis pasar saham 1929.
Sayangnya, tindakan ini berdampak sebaliknya. Banyak negara membalas dengan kebijakan proteksionis serupa, yang menyebabkan perdagangan global runtuh dan memperburuk Depresi Besar.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Terancam Perang Tarif Trump
Doug Irwin, profesor ekonomi di Dartmouth College, menyebutnya sebagai "salah satu undang-undang tarif paling kontroversial yang pernah disahkan oleh Kongres."
Kris James Mitchener dari Santa Clara University menambahkan bahwa undang-undang ini memicu "induk dari segala perang dagang".
Reaksi Publik: Kecaman Meluas di Media Sosial
Kebijakan tarif yang baru saja diumumkan ini memicu gelombang kritik di berbagai platform media sosial. Beberapa pengguna menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan membebani pelaku usaha kecil dan konsumen Amerika.
"Tidak ada alasan untuk membebankan semua pajak ini pada bisnis kecil dan konsumen. Jika ingin menaikkan pajak, kenapa tidak menaikkan pajak penghasilan saja?" tulis seorang pengguna Reddit.
Yang lain menyoroti kegagalan AS untuk belajar dari sejarah, menyatakan:
"Apakah orang Amerika tidak pernah mencatat dan belajar dari masa lalu?"
Sementara itu, sebagian pengguna menganggap tarif ini sebagai langkah yang menyakitkan namun perlu untuk menekan utang nasional AS yang mencapai US$38 triliun.
Baca Juga: Pemerintah Harus Proteksi dan Perkuat Daya Saing Antisipasi Tarif Impor Trump
Kebijakan tarif massal seperti ini bukan hanya berisiko menekan perekonomian domestik AS, tetapi juga berpotensi menimbulkan respon balasan dari negara-negara mitra dagang.
Negara-negara seperti Inggris, Jerman, Vietnam, dan negara-negara Asia Tenggara yang terdampak langsung kemungkinan besar akan menaikkan tarif terhadap barang-barang asal AS sebagai balasan.
Kondisi ini menciptakan skenario perang dagang global, yang bisa mengganggu rantai pasok internasional, meningkatkan harga barang konsumen, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia.
