kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.200   -20,00   -0,12%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Tagar Republik Thailand jadi trending topic di Twitter


Sabtu, 26 September 2020 / 09:52 WIB
Tagar Republik Thailand jadi trending topic di Twitter
ILUSTRASI. Tagar #RepublicofThailand menjadi tren di Twitter di Thailand pada hari Jumat (25/9/2020). REUTERS/Athit Perawongmetha


Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Tagar #RepublicofThailand menjadi tren di Twitter di Thailand pada hari Jumat (25/9/2020) setelah keputusan parlemen memutuskan untuk menunda kemungkinan perubahan pada konstitusi. Keputusan tersebut membuat marah pengunjuk rasa di negara kerajaan Asia Tenggara tersebut.

Mengutip Reuters, selama lebih dari dua bulan berlangsungnya unjuk rasa anti-pemerintah, beberapa pemimpin aksi mengatakan mereka mengupayakan reformasi untuk mengurangi kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn. Tetapi mereka menegaskan tidak menargetkan untuk menjadikan Thailand menjadi negara republik.

Berdasarkan data Twitter, tagar Republik Thailand, telah digunakan di lebih dari 820.000 tweet dan merupakan tagar trending teratas di Thailand.

Istana Kerajaan tidak berkomentar dan tidak menanggapi permintaan pernyataan atas protes atau tuntutan reformasi kerajaan. Thailand menjadi monarki konstitusional ketika monarki absolut berakhir pada 1932. Akan tetapi, kekuasaan raja meningkat sejak ia mewarisi takhta pada 2016.

Baca Juga: Terdampak corona, ekonomi Thailand diprediksi baru bangkit 2 tahun lagi

Reuters memberitakan, juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri mengatakan dia belum melihat tagar tersebut dan menolak berkomentar. Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak mengomentari tagar tersebut tetapi mengatakan kepada wartawan bahwa keamanan nasional adalah yang terpenting dan pengunjuk rasa akan dituntut jika mereka melanggar hukum.

Chan-ocha mengatakan, tidak ada masalah dengan amandemen konstitusi. Namun pada akhirnya semua keputusan berada di tangan parlemen. 

Aktivis Parit "Penguin" Chiwarak mengatakan, kemarahan rakyat itu menunjukkan pemerintah harus memenuhi setidaknya beberapa tuntutan para pengunjuk rasa - termasuk seruan 10 poin untuk reformasi kerajaan.

Baca Juga: Thailand mengambil tindakan hukum pertama terhadap Facebook dan Twitter

"Ketika masyarakat sangat membutuhkan reformasi, mereka memikirkan revolusi. Lebih banyak keputusasaan akan menyebabkan lebih banyak agresi," katanya kepada Reuters.



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×