Trump Ancam Tarif 25% untuk Negara yang Berbisnis dengan Iran

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin mengatakan bahwa negara mana pun yang tetap melakukan bisnis dengan Iran akan dikenakan tarif sebesar 25% atas seluruh perdagangan dengan Amerika Serikat.

Pernyataan ini disampaikan saat Washington mempertimbangkan respons terhadap situasi di Iran, yang tengah dilanda aksi protes anti-pemerintah terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

“Berlaku segera, negara mana pun yang melakukan bisnis dengan Republik Islam Iran akan membayar tarif sebesar 25% atas setiap dan seluruh kegiatan bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat,” ujar Trump dalam unggahannya di platform Truth Social.

Tarif tersebut dibayarkan oleh importir AS atas barang yang masuk dari negara-negara terkait. Iran, yang merupakan anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), telah lama berada di bawah sanksi berat Washington.

Sebagian besar ekspor minyak Iran dikirim ke China, sementara Turki, Irak, Uni Emirat Arab, dan India termasuk di antara mitra dagang utamanya.

“Perintah ini bersifat final dan konklusif,” kata Trump tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Namun, tidak terdapat dokumentasi resmi dari Gedung Putih mengenai kebijakan tersebut di situs resminya.

Selain itu, belum ada informasi terkait dasar hukum yang akan digunakan Trump untuk memberlakukan tarif tersebut, maupun apakah kebijakan ini akan diterapkan kepada seluruh mitra dagang Iran. Gedung Putih juga tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Kedutaan Besar China di Washington mengkritik pendekatan Trump, seraya menyatakan bahwa Beijing akan mengambil “semua langkah yang diperlukan” untuk melindungi kepentingannya serta menentang “sanksi unilateral ilegal dan yurisdiksi lintas batas.”

“Sikap China terhadap penetapan tarif secara serampangan konsisten dan jelas. Perang tarif dan perang dagang tidak memiliki pemenang, dan paksaan serta tekanan tidak dapat menyelesaikan masalah,” kata juru bicara Kedutaan Besar China di Washington melalui platform X.

Sementara itu, Jepang dan Korea Selatan—yang telah menyepakati perjanjian dagang dengan AS tahun lalu—menyatakan pada Selasa bahwa mereka tengah memantau perkembangan tersebut dengan saksama.

“Kami berencana mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah tindakan spesifik pemerintah AS menjadi jelas,” ujar Kementerian Perdagangan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan.

Wakil Sekretaris Kabinet Jepang Masanao Ozaki mengatakan kepada wartawan bahwa Tokyo akan “mencermati dengan hati-hati isi spesifik dari setiap langkah kebijakan yang akan diterapkan, serta dampak potensialnya terhadap Jepang, dan akan merespons secara tepat.”

Iran, yang tahun lalu terlibat perang selama 12 hari dengan sekutu AS, Israel, serta fasilitas nuklirnya dibombardir militer AS pada Juni, kini menghadapi gelombang demonstrasi anti-pemerintah terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Trump sebelumnya menyatakan bahwa AS kemungkinan akan bertemu dengan pejabat Iran dan bahwa dirinya telah menjalin kontak dengan kelompok oposisi Iran, sembari terus meningkatkan tekanan terhadap para pemimpin negara tersebut, termasuk dengan ancaman aksi militer.

Pemerintah Iran menyatakan pada Senin bahwa mereka tetap membuka jalur komunikasi dengan Washington, seiring Trump mempertimbangkan respons terhadap situasi di Iran yang disebut sebagai salah satu ujian terberat bagi pemerintahan ulama sejak Revolusi Islam 1979.

Aksi demonstrasi yang awalnya dipicu keluhan atas kondisi ekonomi yang memburuk berkembang menjadi seruan terbuka untuk menjatuhkan struktur kekuasaan ulama yang telah mengakar kuat.

Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di AS, HRANA, menyebut telah memverifikasi 599 kematian sejak protes dimulai pada 28 Desember, terdiri dari 510 demonstran dan 89 personel keamanan.

Meski serangan udara menjadi salah satu dari berbagai opsi yang tersedia bagi Trump, “diplomasi selalu menjadi pilihan pertama bagi presiden,” ujar Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Senin.

Sepanjang masa jabatan keduanya, Trump kerap mengancam dan memberlakukan tarif terhadap sejumlah negara atas hubungan mereka dengan musuh-musuh AS serta kebijakan perdagangan yang dinilainya tidak adil bagi Washington.

Kebijakan perdagangan Trump juga tengah menghadapi tekanan hukum, seiring Mahkamah Agung AS mempertimbangkan untuk membatalkan sebagian besar tarif yang telah diberlakukan sebelumnya.

Berdasarkan data terbaru Bank Dunia, Iran mengekspor produk ke 147 mitra dagang pada tahun 2022.