Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (5/3) menyerukan kepada anggota parlemen untuk mencabut undang-undang bipartisan CHIPS and Science Act yang disahkan pada 2022.
Undang-undang tersebut mengalokasikan dana sebesar US$52,7 miliar untuk subsidi manufaktur dan produksi semikonduktor di AS. Trump berpendapat bahwa dana tersebut seharusnya dialihkan untuk mengurangi utang negara.
Kritik Trump terhadap CHIPS Act
"CHIPS Act adalah kebijakan yang sangat buruk. Kita memberikan ratusan miliar dolar, tetapi itu tidak berdampak apa-apa. Mereka mengambil uang kita dan tidak menggunakannya sebagaimana mestinya," kata Trump dalam pidatonya di hadapan Kongres AS.
"Anda harus mencabut CHIPS Act dan menggunakan dana yang tersisa untuk mengurangi utang," tambahnya.
Baca Juga: Zelensky Siap Teken Kesepakatan Mineral dengan AS demi Perdamaian!
CHIPS and Science Act, yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada Agustus 2022, mengalokasikan US$39 miliar dalam bentuk subsidi untuk manufaktur semikonduktor di AS, serta US$75 miliar dalam bentuk pinjaman pemerintah untuk mendukung industri tersebut.
Pernyataan Trump ini merupakan kritik terkerasnya terhadap CHIPS Act sejauh ini. Ia berpendapat bahwa insentif berupa penghapusan tarif impor sudah cukup untuk mendorong perusahaan semikonduktor membangun pabrik di AS, tanpa perlu adanya subsidi besar-besaran dari pemerintah.
Tanggapan Pejabat dan Industri
Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick sebelumnya telah memuji program ini, tetapi juga menyatakan keinginannya untuk meninjau kembali hibah yang telah diberikan di bawah pemerintahan Biden. Mantan Menteri Perdagangan Gina Raimondo, yang bertanggung jawab atas implementasi CHIPS Act, berhasil meyakinkan lima produsen semikonduktor terkemuka dunia untuk membangun pabrik di AS dengan bantuan subsidi pemerintah.
Menjelang akhir masa jabatan Biden, Departemen Perdagangan AS telah menyetujui lebih dari US$33 miliar dalam bentuk hibah, termasuk:
-
US$4,745 miliar untuk Samsung Electronics (Korea Selatan),
-
Hingga US$7,86 miliar untuk Intel (AS),
-
US$6,6 miliar untuk Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC),
-
US$6,1 miliar untuk Micron (AS).
Baca Juga: Ini Penyebab Donald Trump Usir Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dari Gedung Putih
Sejumlah pejabat mengkhawatirkan bahwa Trump dapat membatalkan perjanjian hibah yang telah disepakati pada era Biden. Gubernur New York Kathy Hochul menyoroti bahwa CHIPS Act adalah faktor utama yang menarik investasi Micron senilai US$100 miliar ke negara bagian New York dan menciptakan 50.000 lapangan kerja.
"Trump baru saja mengatakan bahwa dia ingin mencabutnya," ujarnya.
Di sisi lain, TSMC baru-baru ini mengumumkan rencana investasi tambahan sebesar US$100 miliar di AS, yang mencakup pembangunan lima fasilitas semikonduktor baru dalam beberapa tahun mendatang.
Dampak Kebijakan Trump terhadap Industri Semikonduktor
Menteri Perdagangan Howard Lutnick menyebutkan bahwa meskipun TSMC telah menerima US$1,5 miliar dari total dana hibahnya, pemerintah tidak berencana memberikan subsidi tambahan kepada perusahaan tersebut. Namun, TSMC tetap berhak mendapatkan kredit pajak investasi manufaktur sebesar 25%.
Sementara itu, perwakilan Arizona Greg Stanton mengecam pernyataan Trump sebagai "serangan langsung terhadap industri semikonduktor Arizona dan puluhan ribu pekerja di sana." Menurutnya, investasi US$100 miliar TSMC di AS tidak akan terjadi tanpa CHIPS Act.
Baca Juga: Kebijakan Trump Gegerkan AS! 443 Gedung Pemerintah Dilego, Termasuk Markas FBI
Dalam perkembangan terkait, sekitar sepertiga staf Departemen Perdagangan AS yang bertanggung jawab atas distribusi subsidi manufaktur semikonduktor senilai US$39 miliar dilaporkan telah diberhentikan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Trump untuk meninjau kembali proyek-proyek yang telah diberikan pendanaan di era Biden.
Kebijakan Trump yang menentang CHIPS Act berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi industri semikonduktor AS, yang selama ini bergantung pada dukungan pemerintah untuk memperkuat rantai pasokan domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor dari Asia.
