Sumber: CBSNews | Editor: Noverius Laoli
Kepala pertahanan secara terbuka membantah Trump atas tanggapan pemerintah terhadap protes terhadap ketidakadilan rasial selama musim panas, dengan mengatakan pada bulan Juni bahwa dia tidak mendukung penerapan Undang-Undang Pemberontakan untuk mengerahkan pasukan militer aktif ke jalan-jalan untuk memadamkan kerusuhan.
"Pilihan untuk menggunakan pasukan aktif dalam peran penegakan hukum hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir, dan hanya dalam situasi yang paling mendesak dan mengerikan," katanya saat protes atas pembunuhan polisi atas George Floyd yang mengguncang kota-kota di seluruh penjuru. negara. "Kami tidak berada dalam salah satu situasi itu sekarang."
Baca Juga: Kerjasama militer baru AS dan India permudah akses ke data satelit penting
Komentarnya muncul beberapa hari setelah pertemuan Oval Office yang kontroversial di mana Trump menuntut 10.000 pasukan aktif segera dikerahkan, menurut seorang pejabat senior pemerintahan yang menggambarkan kejadian pada saat itu.
Esper dan Ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley keberatan dengan permintaan tersebut, kata pejabat ini, dan kemudian mendorong gubernur untuk memanggil pasukan Garda Nasional mereka sendiri untuk menambah kebutuhan pasukan.
Dalam sebuah wawancara dengan The Military Times yang dilakukan 4 November dan diterbitkan Senin setelah berita pemecatannya, Esper membela masa jabatannya di Pentagon dan mengatakan dia melakukan "semua yang saya bisa untuk mencoba dan tetap apolitis, mencoba untuk menghindari situasi yang mungkin tampak politis."
"Dan terkadang saya berhasil melakukan itu. Dan terkadang saya tidak sesukses itu," tambahnya.
