Sumber: Bloomberg | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Wakil Perdana Menteri Liu He, negosiator perdagangan utama Tiongkok dan penasihat ekonomi utama Presiden Xi Jinping, akan memimpin delegasi Tiongkok pada upacara penandatanganan.
Kesepakatan itu juga mencakup tingkat perencanaan pusat gaya Sosialis yang akan membuat presiden Amerika masa lalu mengernyit.
Pemerintah AS menegaskan hal yang berbeda dari kesepakatan itu adalah dari desain dan bahwa kesepakatan itu tidak memerlukan persetujuan dari Kongres. "Ini bukan perjanjian perdagangan bebas. Tujuannya adalah untuk memperbaiki praktik perdagangan yang tidak adil," kata Mnuchin.
Baca Juga: Mnuchin: AS akan tetap kenakan tarif barang-barang China hingga kesepakatan fase 2
Sementara itu, pendukung presiden dan mantan pembantunya berpendapat, Trump telah mampu mencapai banyak tujuan yang ia tetapkan ketika ia mulai mendorong China untuk merangkul babak baru reformasi ekonomi pada tahun 2017.
"Ini adalah kemenangan besar bagi presiden," kata Stephen Vaughn, yang hingga tahun lalu membantu mengawasi kebijakan perdagangan Trump sebagai penasihat umum dan tangan kanan untuk Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer. "Dia mendorong China membuat komitmen yang lebih kuat daripada yang telah dilakukan dalam perjanjian sebelumnya," jelas Vaughn.
Bagi Xi, kesepakatan itu menghentikan pendarahan akibat perang dagang yang hampir berlangsung dua tahun pada saat dia menghadapi perlambatan ekonomi terburuk dalam tiga dekade dan aksi unjuk rasa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Hong Kong. Dia mengeluarkan nada optimis pada awal 2020, dengan menggembar-gemborkan "kemegahan China yang luar biasa dan kekuatan China."
Baca Juga: Amerika Serikat akan pertahankan tarif impor barang China hingga kesepakatan fase dua
"Dalam menghadapi situasi domestik dan asing yang parah dan kompleks dan berbagai risiko dan tantangan, kami telah mampu bergerak maju dengan tegas," kata Xi kepada para pemimpin partai pekan lalu.
Tetapi sejumlah komplikasi masih ada. AS dan China harus menghadapi konfrontasi lanjutan pada kebijakan industri, titik panas geopolitik seperti Taiwan dan Laut Cina Selatan, hingga kamp penahanan Beijing untuk Muslim Uighur etnik di wilayah Xinjiang.
