kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.741.000   2.000   0,12%
  • USD/IDR 16.443   -51,00   -0,31%
  • IDX 6.472   -43,68   -0,67%
  • KOMPAS100 929   2,96   0,32%
  • LQ45 729   2,37   0,33%
  • ISSI 202   -1,52   -0,74%
  • IDX30 380   0,83   0,22%
  • IDXHIDIV20 454   0,28   0,06%
  • IDX80 106   0,50   0,48%
  • IDXV30 109   0,90   0,83%
  • IDXQ30 124   0,29   0,23%

AS Usir Duta Besar Afrika Selatan, Apa Penyebabnya?


Senin, 17 Maret 2025 / 10:02 WIB
AS Usir Duta Besar Afrika Selatan, Apa Penyebabnya?
ILUSTRASI. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan pada hari Jumat (14/3/2025), Amerika Serikat telah mengusir duta besar Afrika Selatan. REUTERS/Elizabeth Frantz


Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan pada hari Jumat (14/3/2025),  Amerika Serikat telah mengusir duta besar Afrika Selatan. 

Rubio menyebut utusan itu sebagai "politisi penyulut kebencian rasial" yang membenci Amerika dan Presiden AS Donald Trump.

Mengutip Reuters, hubungan antara Amerika Serikat dan Afrika Selatan telah memburuk sejak Trump memangkas bantuan keuangan AS ke negara itu, dengan alasan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pertanahannya dan kasus genosidanya di Mahkamah Internasional terhadap sekutu Washington, Israel.

"Duta Besar Afrika Selatan untuk Amerika Serikat tidak lagi diterima di negara besar kita," tulis Rubio di platform media sosial X. 

Dia menambahkan, "Tidak ada yang perlu kita bicarakan dengannya dan karenanya dia dianggap PERSONA NON GRATA."

Rubio menerbitkan ulang sebuah artikel dari situs web sayap kanan Breitbart yang mengutip utusan tersebut, Ebrahim Rasool, yang mengatakan pada hari Jumat bahwa Trump memimpin gerakan "supremasi" kulit putih.

Baca Juga: Tragedi di Tambang Emas Ilegal Afrika Selatan, 78 Tewas dan 246 Berhasil Diselamatkan

Kepresidenan Afrika Selatan pada hari Sabtu menyayangkan pengusiran terhadap Rasool, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan Amerika Serikat.

Chrispin Phiri, juru bicara Departemen Hubungan dan Kerja Sama Internasional Afrika Selatan, menulis di X bahwa pemerintah akan terlibat melalui jalur diplomatik.

Rasool telah gagal mengamankan pertemuan rutin dengan pejabat Departemen Luar Negeri dan tokoh-tokoh penting Partai Republik sejak Trump, seorang Republikan, menjabat pada bulan Januari, situs web berita Semafor melaporkan minggu ini.

Seorang diplomat Afrika Selatan mengutip pernyataan yang mengatakan bahwa pandangan Rasool yang pro-Palestina dan kritiknya terhadap Israel tampaknya menjadi alasan dia dikucilkan.

Baca Juga: Pemerintah Afrika Selatan Mengusulkan Kembalinya Balapan Formula 1 di Negaranya

Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar yang dilayangkan Reuters.

Hubungan di titik terendah

"Hubungan AS-Afrika Selatan telah mencapai titik terendah," kata Patrick Gaspard, mantan duta besar AS untuk Afrika Selatan. 

Dia menambahkan, "Terlalu banyak yang dipertaruhkan untuk tidak berupaya memperbaiki kemitraan ini."

Rasool memulai masa jabatannya dengan menyerahkan surat kepercayaannya kepada Presiden Joe Biden pada 13 Januari, seminggu sebelum Trump menjabat, menurut situs web kedutaan Afrika Selatan. Dikatakan bahwa ini adalah tugas kedua Rasool di Washington.

Trump telah mengatakan, tanpa mengutip bukti, bahwa "Afrika Selatan menyita tanah" dan bahwa "kelompok orang tertentu" diperlakukan "dengan sangat buruk."

Miliarder kelahiran Afrika Selatan Elon Musk, yang dekat dengan Trump, mengatakan warga kulit putih Afrika Selatan telah menjadi korban undang-undang kepemilikan yang rasis.

Tonton: Respon Usulan Trump, Putin Mengaku Siap Gencata Senjata dengan Ukraina

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menandatangani undang-undang pada bulan Januari yang bertujuan untuk memudahkan negara mengambil alih tanah demi kepentingan publik, dalam beberapa kasus tanpa memberi kompensasi kepada pemiliknya.

Ramaphosa telah membela kebijakan tersebut dan mengatakan pemerintah tidak menyita tanah apa pun. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menyamakan kesenjangan rasial dalam kepemilikan tanah di negara yang mayoritas penduduknya berkulit hitam itu, katanya.

Selanjutnya: Surya Biru Murni Acetylene (SBMA) Optimistis Kinerja Naik, Ini Penyebabnya

Menarik Dibaca: IHSG Sempat Dibuka Turun 0,2% Pada Senin Pagi (17/3)


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES) Brush and Beyond

[X]
×