China: Hukuman Maksimum Bagi Separatis Taiwan adalah Hukuman Mati

Senin, 24 Juni 2024 / 06:14 WIB

ILUSTRASI. China mengancam akan menjatuhkan hukuman mati dalam kasus-kasus ekstrem bagi kelompok separatis kemerdekaan Taiwan. REUTERS/Dado Ruvic

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pada Jumat (21/6/2024), China mengancam akan menjatuhkan hukuman mati dalam kasus-kasus ekstrem bagi kelompok separatis kemerdekaan Taiwan.

Ini merupakan sebuah peningkatan tekanan meskipun pengadilan China tidak memiliki yurisdiksi atas pulau yang diperintah secara demokratis tersebut.

Mengutip Reuters, China tidak merahasiakan ketidaksukaannya terhadap Presiden Taiwan Lai Ching-te yang mulai menjabat bulan lalu. Yakni dengan menyebut bahwa ia adalah seorang “separatis”.

Bahkan China melakukan latihan perang tak lama setelah pelantikannya.

Taiwan mengeluhkan pola peningkatan tekanan China sejak Lai memenangkan pemilu pada bulan Januari. Ini termasuk tindakan militer yang sedang berlangsung, sanksi perdagangan, dan patroli penjaga pantai di sekitar pulau-pulau yang dikuasai Taiwan di sebelah China.

Kantor berita Xinhua melaporkan, pedoman baru China tersebut menyatakan bahwa pengadilan, jaksa, badan keamanan publik dan negara China harus menghukum berat para pelaku kemerdekaan Taiwan karena memecah belah negara dan menghasut kejahatan pemisahan diri sesuai dengan hukum. China juga dengan tegas membela kedaulatan nasional, persatuan dan integritas wilayah.

Menurut Xinhua, pedoman tersebut dikeluarkan sesuai dengan undang-undang yang sudah ada, termasuk undang-undang anti-suksesi tahun 2005.

Undang-undang tersebut memberi China dasar hukum untuk melakukan tindakan militer terhadap Taiwan jika negara itu memisahkan diri atau tampaknya akan memisahkan diri.

Pedoman tersebut merinci apa yang dianggap sebagai kejahatan yang patut dihukum. Termasuk pihak yang mendorong masuknya Taiwan ke organisasi internasional yang mensyaratkan status kenegaraan, melakukan pertukaran resmi eksternal, serta menekan pihak, kelompok, dan orang-orang yang mendorong “penyatuan kembali”.

Pedoman tersebut menambahkan klausul lebih lanjut pada apa yang dapat dianggap sebagai kejahatan – “tindakan lain yang berupaya memisahkan Taiwan dari China” – yang berarti peraturan tersebut dapat ditafsirkan secara luas.

Sun Ping, seorang pejabat Kementerian Keamanan Publik China, mengatakan kepada wartawan di Beijing bahwa hukuman maksimum untuk "kejahatan pemisahan diri" adalah hukuman mati.

“Pedang tajam penindakan hukum akan selalu menggantung tinggi,” katanya.

Dewan Urusan Daratan Taiwan pada hari Jumat mengecam tindakan Beijing, dan mendesak rakyatnya untuk menolak diancam oleh China.

“Pemerintah Beijing sama sekali tidak memiliki yurisdiksi atas Taiwan, dan apa yang disebut hukum dan norma komunis China tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap rakyat kami. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk merasa nyaman dan tidak merasa diancam atau diintimidasi oleh Partai Komunis Tiongkok,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Lai telah berulang kali menawarkan untuk mengadakan pembicaraan dengan Tiongkok tetapi ditolak. Dia mengatakan hanya rakyat Taiwan yang bisa menentukan masa depan mereka.

Tiongkok telah mengambil tindakan hukum terhadap pejabat Taiwan sebelumnya, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap Hsiao Bi-khim, mantan duta besar de facto Taiwan untuk Amerika Serikat dan sekarang menjadi wakil presiden Taiwan.

Hukuman seperti itu mempunyai dampak praktis yang kecil karena pengadilan China tidak memiliki yurisdiksi di Taiwan, yang pemerintahnya menolak klaim kedaulatan Beijing.

Pejabat senior Taiwan, termasuk presidennya, juga tidak mengunjungi Tiongkok.