Sumber: Channel News Asia | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - BEIRUT. Ledakan dahsyat di pelabuhan kota Beirut pekan lalu masih meninggalkan bekas. Pada hari Rabu (12/8), WHO mengumumkan bahwa lebih dari separuh fasilitas kesehatan Beirut tidak bisa berfungsi.
Direktur keadaan darurat regional WHO, Richard Brennan, dalam konferensi pers virtual dari Kairo menyatakan pihaknya telah mengadakan sidak ke 55 klinik dan pusat kesehatan lain yang ada di Beirut.
"Yang kami tahu sekarang, bahwa lebih dari 50% darinya tidak berfungsi," ungkap Brennan seperti dikutip dari Channel News Asia.
Ia melanjutkan, setidaknya ada tiga rumah sakit utama yang tidak berfungsi. Sedangkan tiga rumah sakit besar lainnya terpaksa beroperasi dengan kapasitas di bawah normal.
Keadaan ini dipastikan akan membuat proses pemulihan korban menjadi lebih sulit. Belum lagi, Beirut masih harus berjuang melawan wabah virus corona yang terus menyerang.
Baca Juga: Pemimpin Hezbollah bantah pihaknya terlibat dalam ledakan di Lebanon
Jumlah kasus Covid-19 di Lebanon sendiri tercatat sebanyak 7.121 kasus per tanggal 12 Agustus. Sedangkan korban meninggal sudah menyentuh angka 87. Walaupun tidak sebanyak beberapa negara lain di wilayah Timur Tengah, tapi wabah ini nyatanya sanggup membuat perekonomian Lebanon lumpuh.
Krisis ekonomi hebat yang dialami Lebanon sebenarnya sudah memasuki tahap pemulihan. Sayangnya ledakan di pelabuhan kota Beirut pekan lalu memaksa pemerintah untuk menyisihkan lagi anggaran dana untuk pemulihan.
Ledakan terjadi di sebuah gudang yang menampung lebih dari 2.000 ton amonium nitrat, pada tanggal 4 Agustus lalu. Amonium nitrat sendiri merupakan bahan kimia yang biasa digunakan untuk membuat pupuk serta bahan peledak.
Akibat ledakan ini, setidaknya 171 orang dinyatakan tewas, 6.000 orang lainnya luka-luka, serta sekitar 300.000 penduduk Beirut kehilangan tempat tinggalnya.
Perdana Menteri Lebanon, Hassan Diab, pada hari Senin (10/8), mengumumkan mengundurkan diri dari jabatannya. Sebelumnya sejumlah menteri kabinet juga menyatakan mundur karena merasa gagal menjalankan tugasnya.
Bantuan dana akan disalurkan oleh sejumlah negara
Baca Juga: Semakin banyak pejabat mengundurkan diri dari jabatannya pasca ledakan di Lebanon
Sejumlah pemimpin negara mengadakan pertemuan virtual pada hari Minggu (9/8) membahas rencana pengiriman bantuan dana ke Lebanon pasca ledakan di Beirut.
Rapat virtual ini dipimpin langsung oleh Presiden Perancis, Emmanuel Macron dan PBB. Setidaknya ada 15 pemimpin negara hadir dalam rapat ini, termasuk Presiden AS, Donald Trump. Para pemimpin negara berjanji untuk mengumpulkan bantuan dalam beberapa hari atau beberapa minggu mendatang.
Negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, Iraq, dan Uni Emirat Arab juga hadir dalam rapat ini. Begitu juga Inggris, China, Yordania, dan Mesir.
Dikutip dari South China Morning Post, kantor kepresidenan Perancis mengungkap jumlah total bantuan darurat yang bisa dimobilisasi dengan cepat mencapai €252,7 juta atau setara dengan US$298 juta. Perancis sendiri menyumbang sebanyak €30 juta.
Baca Juga: Sumbangan dana hampir US$300 juta siap mengalir ke Lebanon pasca ledakan Beirut
Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, kepada ZDF mengungkapkan bahwa mereka telah menyumbang sebanyak €20 juta. Sementara AS melalui USAID mengumumkan sumbangan sebesar US$15 juta.
Mereka juga mengungkapkan bahwa bantuan untuk penyelidikan terkait ledakan Beirut yang benar-benar kredibel, independen, dan tidak memihak harus segera dikirimkan ke Lebanon.
Pihak PBB menyampaikan ada sekitar US$117 juta akan dibutuhkan untuk tanggap darurat selama tiga bulan ke depan. Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk layanan kesehatan, tempat penampungan darurat, distribusi makanan, dan program lanjutan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Babak baru penyidikan kasus ledakan di Lebanon, 16 orang ditahan, aset dibekukan
