Sumber: NBC News | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) telah resmi menerima pesawat jet mewah dari Qatar untuk digunakan sebagai pesawat kepresidenan baru atau Air Force One bagi Presiden Donald Trump.
"Menteri Pertahanan telah menerima Boeing 747 dari Qatar sesuai dengan semua aturan dan regulasi federal," kata Sean Parnell, Juru Bicara Utama Pentagon, Selasa (20/5).
"Departemen Pertahanan akan bekerja untuk memastikan langkah-langkah keamanan yang tepat dan persyaratan misi fungsional dipertimbangkan untuk pesawat yang digunakan untuk mengangkut Presiden Amerika Serikat." imbuhnya. .
Menurut sumber yang mengetahui hal tersebut, meskipun Pentagon secara terbuka menerima hadiah tersebut, tetapi kesepakatan tersebut belum difinalisasi dan masalah hukum belum terselesaikan.
Baca Juga: Boeing Pecah Rekor Kantongi Pesanan 210 Pesawat Berbadan Lebar dari Qatar Airways
Tuai kritik
Sebelum hal ini diumumkan resmi, rencana pemberian pesawat ini sudah menuai proo kontra. Beberapa pihak mengkritik pesawat senilai US$ 200 - US$ 400 juta itu dengan alasan etika dan keamanan.
"Itu tawaran yang cukup aneh," kata Senator Ron Johnson, R-Wis. Laura Loomer, sekutu Trump.
Menurutnya menerima pesawat dari Qatar akan menjadi noda bagi pemerintahan Trump.
"Saya sangat kecewa," tulisnya.
Ada juga sejumlah kekhawatiran lain tentang bagaimana pesawat dari pemerintah asing dapat membahayakan presiden dan keamanan nasional jika tidak diperiksa dan dibangun kembali dengan benar. Perlu dilakukan renovasi signifikan agar layak untuk menerbangkan presiden Amerika Serikat (AS).
NBC News melaporkan bahwa perbaikan dapat menelan biaya US$1 miliar dan memakan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Bahkan lebih dari dua kali lipat nilai pesawat yang dilaporkan.
Baca Juga: Pentagon Setuju Jet Mewah dari Qatar Digunakan untuk Air Force One
Namun, Trump, yang sangat menginginkan Air Force One baru untuk menggantikan pesawat saat ini, yang sudah berusia lebih dari 30 tahun. Menurut seorang pejabat pertahanan AS, presiden frustasi karena pesawat baru tersebut mengalami penundaan.
Mengangkat pesawat dan mengoperasikannya sebagai Air Force One secepat itu kemungkinan besar berarti mengabaikan beberapa persyaratan yang sekarang berlaku yang menentukan standar keselamatan dan keamanan untuk pesawat kepresidenan.Misalnya terkait langkah keamanan atau menghilangkan mandat bahwa pesawat harus dilengkapi untuk diisi ulang bahan bakarnya melalui udara.
Sayangnya sejauh ini Departemen Pertahanan tidak menjelaskan secara terbuka perusahaan mana yang akan mengerjakannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan atau berapa biayanya, karena semuanya dirahasiakan. Padahal kontrak Air Force One lainnya yang serupa tidak dirahasiakan.
Beberapa anggota Kongres sedang mencari cara untuk memblokir kemampuan Trump menggunakan pesawat itu sebagai Air Force One.
Senator Chuck Schumer, D-N.Y., yang telah memperkenalkan undang-undang yang akan melarang penggunaan pesawat asing apa pun sebagai Air Force One, menyebut pemberian itu sebagai korupsi terbuka. Undang-undang itu juga akan melarang pendanaan untuk memodifikasi, memulihkan, atau merawat pesawat itu.
