/2025/10/29/1785531094.jpg "Heboh Skandal Jeffrey Epstein Seret Trump, Demokrat Dorong Publikasi Dokumen Rahasia")
Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menuding Demokrat sengaja menyensor nama korban karena yang dimaksud adalah Virginia Giuffre—korban Epstein yang meninggal bunuh diri pada April lalu. Giuffre, dalam memoarnya, memang menyebut Trump sebagai sosok yang ramah, namun tidak pernah menuduhnya melakukan pelecehan.
“Email-email ini tidak membuktikan apa pun kecuali bahwa Presiden Trump tidak bersalah,” kata Leavitt.
Kasus Epstein sudah lama menjadi beban politik bagi Trump. Banyak pendukungnya menuduh pemerintah menutup-nutupi hubungan Epstein dengan tokoh elit, termasuk pejabat tinggi dan pebisnis besar.
Survei Reuters/Ipsos pada Oktober menunjukkan hanya 4 dari 10 pendukung Republik yang puas dengan cara Trump menangani isu ini—jauh di bawah 9 dari 10 yang umumnya mendukung kinerjanya di Gedung Putih.
Tonton: Saling Serang Mamdani dan Trump usai Menang Pemilihan Wali Kota New York
Sementara itu, Trump dan beberapa pejabat pemerintahan disebut telah menghubungi dua anggota DPR Republik, Lauren Boebert dan Nancy Mace, agar mencabut tanda tangan mereka dari petisi yang menuntut keterbukaan penuh atas dokumen Epstein.
Boebert menegaskan tidak ada tekanan dalam pertemuannya dengan pejabat Gedung Putih dan menyatakan tetap mendukung petisi tersebut.
Sedangkan juru bicara Mace, Sydney Long, mengatakan Mace—yang pernah menjadi korban kekerasan seksual—tidak akan menarik dukungannya “karena pengalaman pribadinya sendiri.”
Kesimpulan:
Rilis email baru dalam kasus Jeffrey Epstein kembali menyeret nama Donald Trump dan memicu perdebatan politik panas di Kongres AS. Partai Demokrat menilai dokumen tersebut menambah indikasi bahwa Trump mengetahui praktik kejahatan Epstein, sementara pihak Gedung Putih menegaskan tidak ada bukti pelanggaran. Pelantikan anggota baru Demokrat memberi momentum untuk mendorong pembukaan seluruh arsip Epstein, yang selama ini ditentang kubu Trump. Isu ini bukan hanya soal moralitas, tapi juga tentang transparansi pemerintah dan politik kekuasaan di Washington.
