Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - DEN HAAG, 19 Feb (Reuters) - Mahkamah tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa International Court of Justice (ICJ) pada hari Senin (19/2) membuka serangkaian sidang selama seminggu tentang konsekuensi hukum dari pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Pada kesempatan ini ada lebih dari 50 negara dijadwalkan untuk memberikan pengarahan dan penyampaian pendapat kepada para hakim.
Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, akan berbicara pertama kali dalam proses hukum di Pengadilan Internasional (ICJ) di Den Haag.
Pada tahun 2022, Majelis Umum PBB meminta pendapat penasihat, atau pendapat non-wajib, kepada mahkamah tersebut mengenai pendudukan tersebut.
Baca Juga: Kedutaan Besar Israel Protes setelah Vatikan Kecam Pembantaian di Gaza
Sidang akan berlangsung hingga 26 Feb 2024, setelah itu para hakim diperkirakan akan membutuhkan beberapa bulan untuk bersidang sebelum mengeluarkan pendapat penasihat.
Meskipun Israel telah mengabaikan pendapat semacam itu di masa lalu, hal itu dapat meningkatkan tekanan politik atas perang yang sedang berlangsung di Gaza, yang telah menewaskan sekitar 29.000 warga Palestina, menurut pejabat kesehatan Gaza, sejak 7 Oktober.
Di antara negara-negara yang dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam sidang tersebut adalah Amerika Serikat - pendukung terkuat Israel, Tiongkok, Rusia, Afrika Selatan, dan Mesir. Israel tidak akan berpartisipasi secara langsung, meskipun telah mengirimkan pengamatan tertulis.
Baca Juga: Hamas Memburu Pasukan Israel di Kota-Kota Utama Gaza
Sidang tersebut merupakan bagian dari dorongan Palestina untuk membuat lembaga-lembaga hukum internasional meneliti perilaku Israel, yang menjadi lebih mendesak sejak serangan oleh Hamas di Israel pada 7 Oktober, yang menewaskan 1.200 orang, dan tanggapan militer Israel.
Ini juga datang di tengah kekhawatiran yang meningkat tentang serangan darat Israel terhadap kota Rafah di Gaza, tempat perlindungan terakhir bagi lebih dari satu juta warga Palestina setelah mereka melarikan diri ke selatan enklaf itu untuk menghindari serangan Israel.
Israel merebut Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur - wilayah Palestina yang ingin diperjuangkan sebagai negara - dalam Perang 1967. Israel mundur dari Gaza pada tahun 2005, tetapi, bersama dengan Mesir tetap mengendalikan perbatasannya.
Baca Juga: Serangan Israel di Rafah Tewaskan 37 Orang Palestina
Ini adalah kedua kalinya Majelis Umum PBB meminta ICJ, yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia, untuk pendapat penasihat terkait wilayah Palestina yang diduduki.
Pada Juli 2004, pengadilan tersebut menyimpulkan bahwa tembok pemisah Israel di Tepi Barat melanggar hukum internasional dan harus dibongkar, meskipun masih berdiri hingga hari ini.
Para hakim sekarang diminta untuk meninjau "pendudukan, pemukiman, dan aneksasi Israel ... termasuk langkah-langkah yang ditujukan untuk mengubah komposisi demografis, karakter, dan status Kota Suci Yerusalem, serta dari adopsi Israel terhadap undang-undang dan tindakan diskriminatif terkait."
Sejak tahun 1967, Israel telah memperluas permukiman Yahudi di Tepi Barat - tindakan yang diklaim Palestina mengompromikan pembentukan negara Palestina yang layak. Israel juga telah menganeksasi Yerusalem Timur dalam langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar negara.
Baca Juga: Tolak Usulan Genjatan Senjata Hamas, Netanyahu Siap Lanjutkan Serangan ke Rafah
Majelis Umum juga meminta panel 15 hakim ICJ memberikan saran tentang bagaimana kebijakan dan praktik tersebut "mempengaruhi status hukum pendudukan" dan konsekuensi hukum apa yang timbul bagi semua negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dari status ini.
Proses pendapat penasihat ini terpisah dari kasus genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan di Pengadilan Dunia terhadap Israel atas dugaan pelanggarannya di Gaza terhadap Konvensi Genosida 1948. Pada akhir Januari, ICJ dalam kasus itu memerintahkan Israel untuk melakukan segala yang dalam kemampuannya untuk mencegah tindakan genosida di Gaza.
Hasil pendapat penasihat tersebut tidak akan mengikat secara hukum tetapi akan membawa "bobot hukum besar dan otoritas moral," menurut ICJ.
