Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketegangan Israel-Palestina kembali memanas sejak Ramadan lalu. Beragam faktor melatarbelakangi ketegangan itu. Di antaranya rencana pengusiran puluhan warga Palestina di kawasan Sheikh Jarrah.
Situasi semakin menegangkan setelah kelompok milisi Palestina Hamas menghujani wilayah Israel dengan rudal-rudal. Meski tak banyak menimbulkan kerusakan dan korban, Israel membalas serangan itu dengan melakukan operasi militer di sejumlah wilayah.
Hasilnya, ratusan warga Palestina meninggal dunia dan ribuan lain luka-luka. Termasuk anak-anak. Israel juga menyerang gedung yang menjadi markas media massa melakukan reportase dan peliputan pada Sabtu (15/5). Seperti Associated Press (AP) dan Al Jazeera.
Direktur Al Jazeera, Mostefa Souag menyebut itu adalah serangan biadab. “Tujuan dari kejahatan keji ini adalah untuk membungkam media dan menyembunyikan pembantaian dan penderitaan rakyat Gaza yang tak terhitung jumlahnya," ungkap Moestafa, dikutip dari Reuters, Sabtu (15/5).
CEO AP, Gary Pruitt mengatakan belasan wartawan AP dan beberapa pekerja lepas berada dalam gedung itu. "Kami terkejut militer Israel akan menargetkan dan menghancurkan gedung yang menampung biro AP dan organisasi berita lain di Gaza. Dunia akan tahu lebih sedikit tentang apa yang terjadi di Gaza karena serangan yang terjadi hari ini," sambungnya.
Semakin biadabnya serangan Israel, memicu keprihatinan dunia, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Maka, bersama Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, Jokowi mengeluarkan pernyataan bersama. Kontan.co.id mengutip pernyataan bersama itu dari akun Twitter @jokowi, Minggu (16/5) malam.
Berikut pernyataan bersama ketiga pemimimpin Asia Tenggara tersebut.
"Kami mengutuk pelanggaran dan agresi yang berulang kali dilakukan oleh Israel dengan menargetkan warga sipil di seluruh wilayah Palestina khususnya di Yerusalem Timur dan Jalur Gaza," sebut pernyataan bersama tersebut.
Pemimpin tiga negara Asia Tenggara itu meminta semua pihak menahan diri serta meminta kedua pihak yang terlibat konflik menerima kehadiran internasional sementara di Al-Quds untuk memantau penghentian permusuhan. Selanjutnya mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera bertindak dan mengambil semua tindakan untuk menjamin keselamatan serta perlindungan warga sipil Palestina.
Pemimpin tiga negara ini menyerukan kepada komunitas internasional tetap dalam komitmen mereka untuk menjaga solusi dua negara" demi mencapai Negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Ketiga pemimpin tersebut siap mendukung upaya internasional yang bertujuan mencapai perdamaian komprehensif, adil, dan langgeng di Timur Tengah berdasarkan resolusi persatuan bangsa dan hukum internasional. Termasuk hukum humaniter
“Kami mengulangi solidaritas kami kepada rakyat Palestina dan dukungan penuh untuk pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” tegas pernyataan bersama tersebut.
