Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Amerika Serikat pada Jumat (24 Oktober 2025) menjatuhkan sanksi terhadap Presiden Kolombia, Gustavo Petro, dalam eskalasi sengit hubungan dengan sekutu lama Amerika di Amerika Latin. Langkah ini diambil atas tuduhan bahwa Petro gagal menghentikan aliran kokain ke AS.
Tindakan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat di wilayah Karibia selatan, di mana militer AS meningkatkan operasi dan menarget kapal-kapal yang diduga membawa narkoba—serangan yang disebut Petro tidak berdasar.
Presiden Donald Trump bahkan menyebut Petro sebagai “pemimpin narkoba ilegal” setelah Petro menuding Amerika melakukan “pembunuhan” melalui serangan tersebut.
Tuduhan AS vs. Bantahan Petro
Trump, melalui Menteri Keuangan AS Scott Bessent, menyatakan:
“Sejak Presiden Gustavo Petro berkuasa, produksi kokain di Kolombia meningkat ke tingkat tertinggi dalam beberapa dekade, membanjiri AS dan meracuni warganya. Presiden Petro membiarkan kartel narkoba berkembang dan menolak menghentikan aktivitas ini. Hari ini, Presiden Trump mengambil tindakan tegas untuk melindungi bangsa kami.”
Baca Juga: Data Inflasi AS Kemungkinan Tidak Dirilis Bulan Depan karena Shutdown Pemerintah
Sementara itu, Petro menolak tuduhan tersebut, menyatakan pemerintahannya justru berhasil menyita kokain dalam jumlah rekor dan ekspansi tanaman koka telah melambat sejak 2021.
“Apa yang dikatakan Departemen Keuangan AS adalah kebohongan. Pemerintah saya tidak meningkatkan produksi kokain, justru sebaliknya. Kami telah menyita lebih banyak kokain daripada dalam sejarah dunia,” ujar Petro melalui akun X-nya.
Petro, yang pertama kali dikenal sebagai senator karena mengungkap hubungan anggota parlemen dengan kelompok paramiliter, menyebut sanksi ini sebagai “paradoks lengkap”. Ia juga menegaskan telah menyewa pengacara AS untuk membelanya dan menegaskan tidak memiliki aset di Amerika Serikat.
Siapa yang Terdampak?
Selain Petro, istri dan putranya, serta Menteri Dalam Negeri Kolombia Armando Benedetti, turut terkena sanksi. Langkah ini memungkinkan AS membekukan aset mereka dan melarang warga Amerika bertransaksi dengan pihak yang terkena sanksi.
Baca Juga: Startup Castelion Kembangkan Senjata Hipersonik Blackbeard untuk Militer AS
Benedetti menyebut dirinya terkena penalti hanya karena menyatakan Petro bukan pengedar narkoba, sementara Nicolas Petro, mantan anggota legislatif, mengatakan dirinya disasar karena hubungan keluarga dengan presiden, bukan karena kasus narkoba.
Dampak dan Latar Belakang
Menurut juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly: “Presiden Trump jelas mengatakan bahwa Presiden Petro harus segera menutup ladang pembunuhan ini, atau AS akan menutupnya, dan itu tidak akan dilakukan dengan cara yang baik.”
Sejak Trump menjabat pada Januari 2025, ketegangan dengan Petro sudah berulang kali terjadi, termasuk terkait serangan militer AS terhadap kapal yang diduga mengangkut narkoba, ancaman menaikkan tarif perdagangan, penghentian dana AS untuk Kolombia, hingga pencabutan visa Petro setelah demonstrasi pro-Palestina di New York.
Pengamat kebijakan luar negeri Brett Bruen menilai langkah Trump justru menciptakan masalah baru, meskipun langkah ini populer di kalangan basis politiknya.
Kolombia menegaskan pentingnya AS menggunakan data yang akurat dalam menilai upaya Kolombia memerangi narkoba.













