Sumber: foxnews | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Operasi Amerika Serikat pada 3 Januari untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro memicu reaksi cepat di berbagai negara Asia. Sejumlah pemerintah menilai langkah tersebut bisa melemahkan hukum internasional dan mengubah cara kekuatan besar menggunakan kekuasaan di luar kawasan Barat.
Sejumlah pemimpin Asia, termasuk Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, secara terbuka mengkritik operasi tersebut. Para analis juga mulai menilai apakah aksi ini mengubah perhitungan pencegahan (deterrence) dan menurunkan ambang batas penggunaan taktik penargetan pemimpin negara, terutama dalam konteks sensitif seperti hubungan China, Taiwan.
Kekhawatiran soal kedaulatan di Asia
Melansir Fox News, melalui platform X, Anwar menyatakan bahwa operasi AS tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional dan berpotensi melemahkan perlindungan yang selama ini diandalkan negara-negara kecil untuk mencegah tekanan dari kekuatan besar.
Pemerintah Malaysia mengatakan mereka memantau perkembangan ini secara serius karena implikasinya terhadap kedaulatan dan stabilitas global. Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh sejumlah negara Asia lainnya.
Indonesia menyuarakan keprihatinan serupa. Kementerian Luar Negeri RI menyerukan penahanan diri dan menegaskan pentingnya menjunjung Piagam PBB. Thailand dan Vietnam juga menyerukan penyelesaian damai serta penghormatan terhadap kedaulatan negara. Sementara itu, Filipina dan Singapura menekankan pentingnya kepatuhan pada hukum internasional, meski tidak secara langsung mengecam operasi AS.
Baca Juga: Drone Korsel Langgar Udara Korut, Adik Kim Jong Un Tuntut Penjelasan Resmi
Dorongan diplomatik dari Beijing
Di China, Menteri Luar Negeri Wang Yi menolak gagasan bahwa satu negara bisa bertindak sebagai “hakim dunia” dan menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan nasional. Beijing menuntut pembebasan segera Maduro dan menggambarkan operasi AS sebagai tindakan destabilisasiyang merusak tatanan global.
Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar, Presiden China Xi Jinping menyampaikan kritik yang tajam namun tidak langsung terhadap AS. Xi mengecam apa yang ia sebut sebagai “perundungan sepihak” yang “secara serius merusak tatanan internasional”. Ia menegaskan bahwa semua negara, terutama kekuatan besar, harus menghormati pilihan pembangunan negara lain dan mematuhi hukum internasional serta prinsip-prinsip Piagam PBB.
Pejabat dan komentator China kemudian menggunakan insiden ini untuk menyoroti apa yang mereka anggap sebagai inkonsistensi diplomatik AS, sekaligus menangkis kritik terhadap langkah Beijing di Selat Taiwan dan Laut China Selatan.
Para analis menilai penangkapan Maduro memberi China keuntungan retoris, meskipun Beijing tetap menolak adanya kesamaan antara Venezuela dan klaimnya atas Taiwan.
Baca Juga: Peringatan Keras Kremlin: Oreshnik Mengubah Total Aturan Negosiasi Damai












