Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dengan tegas menyatakan dukungan penuh dari Pemerintah Malaysia dan seluruh rakyat Malaysia terhadap Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 2728.
Resolusi DK PBB No 2728 tahun 2024 yang berisi seuan gencatan senjata segera dari semua bentrokan di Gaza, pembebasan segera semua sandera, dan penyampaian bantuan segera dan mendesak ke wilayah tersebut.
"Demi bulan Ramadan, dalam semangat yang seharusnya mendorong kontemplasi, pembaruan iman kita, dan kembali kepada keluarga, resolusi yang mengikat secara hukum hari ini harus segera dilaksanakan," ujar Perdana Menteri Malaysia dalam pernyataannya yang diunggah di akun X/Twitter @anwaribraim pada Selasa (26/3).
Baca Juga: AS Abstain, Dewan Keamanan PBB Keluarkan Resolusi Gencatan Senjata Segera di Gaza
Press Statement
Prime Minister
26 March 2024
On behalf of the Government of Malaysia and all the Malaysian people, I express in the strongest terms, our endorsement for United Nations Security Council Resolution 2728, calling for an immediate ceasefire of all hostilities in… pic.twitter.com/qA4Y80QXO8 — Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) March 26, 2024
"Kita harus segera meringankan penderitaan yang luar biasa dari rakyat Gaza yang telah mereka alami selama hampir enam bulan ini," tambahnya.
Terutama, Anwar Ibrahim menekankan pentingnya Amerika Serikat untuk memengaruhi sekutunya agar menghormati kehendak komunitas internasional dan mematuhi gencatan senjata serta memperbolehkan masuknya bantuan darurat dengan segera dan masif.
Anwar juga mengapresiasi keberanian dan komitmen terhadap kemanusiaan dari sepuluh anggota terpilih Dewan Keamanan, yaitu Aljazair, Guyana, Ekuador, Jepang, Malta, Mozambik, Sierra Leone, Slovenia, Korea Selatan, dan Swiss.
Baca Juga: Protes Gencatan Senjata PBB, Netanyahu Batal Kirim Delegasi ke Washington
"Malaysia tetap berkomitmen terhadap perjuangan Palestina dan akan terus berupaya untuk mendirikan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, berdasarkan batas-batas tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, serta penerimaan Palestina sebagai Anggota Penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa," tegas Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
