/2022/09/29/1803743083.jpg "Menkeu Jepang Akan Nyatakan Sikap Atas Kontrol Ekspor China Pekan Depan")
Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - TOKYO. Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan rekan-rekannya di Amerika Serikat minggu depan untuk membahas pasokan logam tanah jarang, dan mengulangi kecaman Tokyo terhadap China atas kontrol ekspor terbarunya.
Mengutip Reuters, Jumat (9/1/2026), Katayama mengatakan bahwa ia sangat prihatin tentang tindakan Beijing dan bahwa ia akan menyampaikan sikap Jepang pada pertemuan minggu depan.
Beijing pada hari Selasa mengumumkan larangan ekspor barang-barang dwiguna ke militer Jepang.
Pada Kamis (8/1/2026), Wall Street Journal melaporkan bahwa China juga telah mulai membatasi ekspor logam tanah jarang dan magnet kuat yang mengandungnya ke perusahaan-perusahaan Jepang.
Baca Juga: Rio Tinto Akan Akuisisi Glencore, Berpotensi Ciptakan Raksasa Tambang Terbesar Dunia
Ketika ditanya tentang laporan tersebut, Menteri Perdagangan Jepang Ryosei Akazawa tidak berkomentar apakah China telah menghentikan peninjauan izin ekspor ke Jepang, dengan mengatakan Tokyo sedang menganalisis situasi tersebut.
"Yang dapat kami katakan adalah kami berkoordinasi erat dengan negara-negara terkait, termasuk AS, karena peraturan China terkait logam tanah jarang mempengaruhi ekonomi global," tambah Akazawa.
Menteri keuangan dari negara-negara G7 akan bertemu di Washington pada 12 Januari untuk membahas pasokan logam tanah jarang, menurut tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters.
Ditanya tentang langkah China, Katayama mengatakan bahwa perkembangan terkini sedang ditangani dan didiskusikan oleh para menteri keuangan dari Kelompok Tujuh.
Baca Juga: Jepang Menilai Larangan Ekspor Barang Dwiguna oleh China Tidak Dapat Diterima
"Diskusi ini sedang berlangsung karena ada pengakuan bersama, setidaknya di antara G7, bahwa mengamankan posisi monopoli melalui cara non-pasar, dan kemudian menggunakan posisi itu sebagai senjata strategis, tidak dapat diterima," katanya.
"Praktik-praktik seperti itu dipandang, dalam arti tertentu, sebagai pemicu krisis bagi ekonomi global dan sangat bermasalah dari sudut pandang keamanan ekonomi," tambahnya.
