PBB Ungkap Perusahaan Raksasa Dunia Terlibat 'Genosida' Israel di Gaza, Siapa Saja?

Sumber: Al Jazeera | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, merilis laporan mengejutkan yang mengungkap keterlibatan puluhan perusahaan global dalam mendukung pendudukan Israel dan serangan militer di Gaza, yang dinilai sebagai genosida serta pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Laporan yang akan dipresentasikan dalam konferensi pers di Jenewa pada Kamis (20/6) ini menyebutkan 48 perusahaan, termasuk raksasa teknologi seperti Microsoft, Alphabet Inc. (Google), dan Amazon, sebagai aktor yang berperan aktif dalam mendukung infrastruktur pendudukan dan operasi militer Israel. Basis data lebih dari 1.000 entitas korporat juga disusun sebagai bagian dari penyelidikan.

“Pendudukan tanpa akhir oleh Israel telah menjadi medan uji ideal bagi industri persenjataan dan teknologi besar, dengan minim pengawasan dan tanpa akuntabilitas,” ujar laporan tersebut. “Kini, perusahaan-perusahaan tidak hanya terlibat — mereka mungkin telah tertanam dalam ekonomi genosida.”

Daftar Perusahaan Senjata dan Teknologi yang Disebut dalam Laporan

Israel tercatat menjalankan program pengadaan pesawat tempur F-35 terbesar di dunia, melibatkan 1.600 perusahaan dari delapan negara. Dipimpin oleh perusahaan AS Lockheed Martin, proyek ini turut melibatkan produsen Italia Leonardo S.p.A, serta perusahaan Jepang FANUC Corporation yang menyuplai robotik untuk produksi senjata.

Di sektor teknologi, perusahaan seperti Microsoft, Amazon, dan Google disebut menyediakan akses menyeluruh ke layanan cloud dan kecerdasan buatan bagi pemerintah Israel. Teknologi ini digunakan untuk mengumpulkan dan memproses data biometrik warga Palestina, memperkuat sistem perizinan diskriminatif dan pengawasan digital di wilayah pendudukan.

IBM juga disebut telah melatih personel militer dan intelijen Israel serta mengelola database otoritas populasi dan imigrasi yang menyimpan data biometrik warga Palestina.

Palantir Technologies, perusahaan perangkat lunak asal AS, diduga memperluas dukungannya terhadap militer Israel sejak serangan di Gaza pada Oktober 2023. Laporan menyebut perusahaan ini terlibat dalam teknologi predictive policing otomatis untuk menentukan target militer melalui sistem berbasis AI seperti “Lavender”, “Gospel”, dan “Where’s Daddy?”

Perusahaan Sipil yang Diduga Menyediakan Infrastruktur Pendudukan

Beberapa perusahaan sipil juga diduga menyumbang terhadap perluasan permukiman ilegal Israel dan penghancuran rumah warga Palestina:

Caterpillar, Volvo Group, HD Hyundai, dan Rada Electronic Industries (anak usaha Leonardo) disebut menyediakan alat berat untuk pembongkaran rumah dan pembangunan permukiman ilegal.
Booking.com dan Airbnb masih mencantumkan properti di permukiman ilegal, mendukung normalisasi kehadiran Israel di wilayah pendudukan.
Drummond Company (AS) dan Glencore (Swiss) diduga memasok batu bara untuk kebutuhan listrik Israel.
Di sektor pertanian, Bright Dairy & Food asal Tiongkok, pemilik mayoritas Tnuva (konglomerat pangan terbesar Israel), serta Netafim (dimiliki Orbia, Meksiko) disebut memanfaatkan lahan Palestina dan sumber air di Tepi Barat.

Siapa Investor Utama di Balik Perusahaan-perusahaan Ini?

Dua raksasa manajemen aset global, BlackRock dan Vanguard, disebut sebagai investor institusional utama dalam banyak perusahaan yang tercantum dalam laporan:

BlackRock memegang saham signifikan di Palantir (8,6%), Microsoft (7,8%), Amazon (6,6%), Alphabet (6,6%), dan IBM (8,6%).
Vanguard adalah investor terbesar di Caterpillar (9,8%), Chevron (8,9%), dan Palantir (9,1%) serta pemegang saham besar di Lockheed Martin dan Elbit Systems (produsen senjata Israel).

Apakah Perusahaan Bisa Dikenai Tanggung Jawab Hukum?

Laporan Albanese menegaskan bahwa perusahaan swasta memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, bahkan jika negara tempat mereka beroperasi gagal melakukannya.

Keterlibatan aktif dalam proyek, kemitraan, atau pasokan produk yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana, termasuk bagi para eksekutif perusahaan di hadapan pengadilan internasional.

Laporan ini menyerukan kepada seluruh perusahaan untuk segera melepas investasi (divestasi) dari aktivitas yang terkait dengan pendudukan Israel di wilayah Palestina, yang secara hukum internasional dinyatakan ilegal.

ICJ dan Seruan Internasional

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan opini hukum bahwa kehadiran Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur harus diakhiri “secepat mungkin”. Menindaklanjuti opini tersebut, Majelis Umum PBB mendesak Israel untuk mengakhiri kehadirannya di wilayah pendudukan paling lambat September 2025.

Dalam konteks ini, laporan Albanese menyatakan bahwa aktivitas ekonomi yang mendukung pendudukan Israel dapat dianggap sebagai komplikasi dalam kejahatan internasional berdasarkan Statuta Roma.

“Negara-negara tidak boleh menyediakan bantuan, bertransaksi ekonomi, atau melakukan investasi yang mendukung status ilegal ini,” tegas laporan tersebut.